Perlawanan bukan sekadar pilihan, ia adalah kewajiban untuk menjaga keadilan.
Menjelang hari jadi yang ke 80, republik yang sama-sama kita harapkan menjadi lebih baik ternyata masih terjebak dalam banyak problematika. Jika ditarik ke hilir, penyebab berbagai masalah itu bermuara pada cara penguasa dalam mengelola negara.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap entitas penguasa (bukan negara) kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pengibaran bendera One Piece. Terlepas dari stigma FOMO (Fear of Missing Out), setidaknya gerakan pengibaran One Piece menunjukkan adanya kesadaran organik di kalangan publik.
Sebagaimana respons pemerintah ketika menghadapi gelombang protes yang cenderung reaktif, pengibaran bendera anime asal Jepang ditanggapi dengan kecaman dan sikap represif lainnya. Mereka menggunakan dalih menjaga ketertiban umum, persatuan bangsa, dan penghormatan terhadap momentum kemerdekaan sebagai narasi utama.
Meskipun kemudian ada elit yang bertindak seperti pahlawan dengan menegaskan tidak akan melarang pengibaran bendera One Piece, pernyataan ini tetap tidak bisa diterima begitu saja. Sebab yang terjadi di lapangan, represi dalam bentuk verbal dan fisik masih terus terjadi.
Dalam konteks negara yang dibangun melalui pengkultusan simbol, kemunculan simbol-simbol tandingan, meskipun terkesan receh, memang akan dipandang sebagai ancaman. Baik yang berupa narasi alternatif, ekspresi seni, maupun aksi kolektif, simbol-simbol ini dianggap berpotensi menggerus hegemoni yang telah dibangun. Oleh karena itu, arogansi kekuasaan harus digunakan sebagai alat untuk meredam gerakan-gerakan yang berupaya menggugat kepercayaan rakyat terhadap penguasa.
Padahal dalam perspektif pembangkangan sipil, adanya gerakan-gerakan tandingan justru menjadi wujud keberanian masyarakat untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Pembangkangan sipil, sebagaimana diartikulasikan penulis sekaligus filsuf Henry David Thoreau dalam karyanya yang berjudul Civil Disobedience menegaskan pembangkangan sipil adalah tindakan moral yang sengaja dilakukan demi memperjuangkan perubahan sosial.
Dalam hemat saya, arogansi negara dalam menghadapi simbol-simbol tandingan seperti bendera One Piece akan semakin memperluas semangat pembangkangan sipil.
Rakyat Menolak Pasif
Sebuah negara tidak akan berdiri tanpa ada entitas yang disebut rakyat, biarpun memiliki pengakuan dan wilayah. Bahkan, demokrasi juga tak akan ada artinya jika kekuasaannya bukan untuk, oleh, dan, dari rakyat.
Namun sayangnya, bangsa ini sedang terjebak dalam “derealisasi politik”, istilah yang diungkapkan oleh Yasraf Amir Piliang yang merupakan kondisi di mana politik tidak dibangun dengan hubungan yang nyata, benar, dan penting dalam tingkatan realitas sosial, tetapi justru lewat kekuatan citra yang manipulatif. Kondisi ini menyebabkan demokrasi menjadi hampa dan menciptakan kelesuan juga skeptisme.
Rakyat dijadikan entitas pasif, tapi juga dipecah belah agar mereka tidak menjadi entitas yang aktif dan sadar dalam mengawal jalannya kekuasaan. Menurut penguasa, rakyat yang aktif justru amat membahayakan. Padahal menurut Wahyudi yang tertuang dalam buku Percikan Pemikiran Sosiologis untuk Rakyat Berdaulat adalah sebagai berikut:
“Eksistensi, status, dan peran rakyat dalam bangsa serta negara Indonesia adalah satu domain yang paling penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Para pihak cenderung menyalahkan rakyat. Bahkan ada yang dengan kasarnya yang menyatakan bahwa masalah utama kita adalah rakyat. Dalam kaitan ini, penulis justru ingin mengatakan yang sebaliknya, bahwa masalah utama kita adalah terletak pada penyelenggara negara yang memutuskan untuk memilih ideologi, program, kebijakan, dan program pembangunan yang membuat rakyat menjadi tidak berdaya. Rakyat menjadi tidak berdaya, mereka terkomodifikasi oleh impersonal sistem global yang hegemonik, eksploitatif, dan materialistik.”
Tapi, tipu muslihat kekuasaan memang dasyat. Kita selalu dijejali dengan narasi-narasi nasionalistik yang irasional, citra kekuasaan yang berujung pengkultusan, represi yang menjadi kenormalan, janji-janji politik yang musiman, visi keemasan yang utopis namun sebenarnya distopis, kepercayaan yang dikhianati dan termanipulasi, kebijakan yang hanya mengatasnamakan rakyat namun kurang berdampak bagi rakyat, serta bantuan sosial yang serupa gula-gula.
Oleh karena itu, melalui pengibaran bendera One Piece, setidaknya dari sini kita dapat membuat rakyat semakin aktif untuk terus melawan tipu muslihat penguasa. Diksi dan praktik melawan jangan selalu diartikan dalam konteks yang negatif. Seperti yang tertuang dalam pamflet propaganda berjudul “Pine Gap” di tahun 1983, jika ketidakadilan menjadi hukum, maka perlawanan harus menjadi kewajiban.
Jangan Salah Paham!
Terlepas dari bineritas wacana antara ditunggangi atau mandiri, perlawanan dari kalangan rakyat tetaplah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi suatu negara ke arah yang baru. Selama ini, perlawanan hadir sebagai pemantik perubahan sosial yang menantang dinamika kekuasaan dan membuka kemungkinan terjadinya transformasi multi aspek yang signifikan.
Meski kerap dicap negatif, perlawanan tetap perlu dilakukan. Mengambil api dari puisi Kurang Ajar karya sastrawan Malaysia Usman Awang, “suatu bangsa tidak menjadi besar tanpa memiliki sifat kurang ajar.” Bagi Usman, kurang ajar dalam konteks ini bukanlah penghinaan, melainkan keberanian untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang tak selalu sopan.
Perlawanan dengan penguasa juga tidak semestinya diartikan secara antagonisme yang lazim dimaknai sebagai permusuhan patologis. Idealnya, hubungan antara pemerintah dan rakyat merupakan satu-kesatuan yang saling mengoreksi dan meresponsi. Artinya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tak alergi dengan aspirasi yang digagas oleh rakyat. Demikian pula bagi rakyat, jangan sampai membuat perlawanan yang reaksioner terhadap pemerintah.
Menyuburkan Perlawanan
Demonstrasi, boikot, blokade, aksi teatrikal, dan mogok menjadi empat bentuk perlawanan rakyat yang selama ini sering kita lihat bahkan mungkin ikut serta di dalamnya. Mengutip Tan Malaka dalam Aksi Massa, ada pula bentuk lain dari upaya perlawanan rakyat. Misalnya, rapat-rapat umum (openbare vergadering) berupa diskusi kritis terkait suatu isu maupun konsolidasi untuk menemukan kesepakatan bersama.
Setidaknya, kita membutuhkan empat prinsip penting dari lensa resistance studies yang saya rangkum berdasarkan tulisan-tulisan milik Bruno Frère dan Marc Jacquemain, James Scoot, Bell Hooks, David Grabbers, dan Gene Sharp. Empat prinsip itu di antaranya, kreatif, inklusif, non-hierarkis, dan kolaboratif.
Prinsip kreatif artinya perlawanan dibangun, dimasifkan, dan dipertahankan lewat cara-cara yang out of the box. Yakni dengan menggunakan berbagai medium yang dapat menjangkau rakyat, seperti musik, lukisan, humor, dan sebagainya. Tujuannya agar perlawanan melekat di ingatan dan menjadi bagian dari budaya populer masyarakat.
Sementara itu, prinsip inklusif artinya perlawanan harus merangkul semua pihak untuk memastikan perjuangan dapat benar-benar mencerminkan keadilan dan kebebasan bagi semua. Inklusif pada praktiknya mengakomodasi suara yang sumbang, seperti mereka yang berasal dari kaum perempuan, minoritas, masyarakat adat, miskin, difabel, dan kelompok rentan lainnya. Tujuan dari perlawanan ini adalah untuk memperkuat solidaritas lintas identitas, memperluas basis gerakan, dan menciptakan daya tahan jangka panjang yang tidak bisa diintervensi penguasa.
Kemudian, prinsip non-hierarkis artinya perlawanan harus menolak struktur kekuasaan vertikal, otoriter, atau sentralistik,. Sebaliknya, prinsip ini mengedepankan kesetaraan, partisipasi langsung, dan pengambilan keputusan kolektif.
Adapun prinsip kolaboratif artinya perlawanan rakyat hanya dapat tumbuh subur jika ada sikap saling berkerjasama. Kolaborasi adalah tindakan penyembuhan dan pemulihan dari racun individualisme.
Penelitian Ricky Nagar yang berjudul “Collaboration as Resistance? Reconsidering the processes, products, and possibilities of feminist oral history and ethnography” menjabarkan manfaat dari prinsip kaloborasi dalam konteks perlawanan. Menurutnya, selain dapat mereduksi ego sektoral maupun individual, berkerja secara kolektif dapat menciptakan perlawanan yang berkelanjutan, esensial, dan terstruktur.
Akhir kata, dalam lanskap demokrasi, persoalan perlawanan rakyat harus menerus disuburkan dan dijauhkan dari segala alergi terhadapnya. Lebih baik rakyat terus melawan daripada diam agar penguasa tidak bertindak semena-mena.
Mansurni Abadi. Biasa dipanggil Adi, saya merupakan seorang pembelajar dan pekerja migran di bidang riset tentang gerakan. Saat ini, saya berkerja untuk NGO Social Movement Technology dan Savers Global. Selain membaca, mengorganisir, dan menulis, saya juga tertarik mempelajari ilmu filsafat, ilmu budaya, dan sesekali berjalan-jalan ke alam dan menikmati keberagaman kuliner. Saya menerapkan hidup ala bangsa Mongol yang nomaden, namun bukan untuk mencari kitab suci apalagi bendera yang bisa di beli lagi. Saya juga memiliki portofolio karya di Google Scholar dengan username Mansurni abadi.
