Sektor pariwisata menyimpan berbagai dinamika yang sarat akan berbagai kepentingan dan menjadi bagian dari agenda kapitalisme global.
Sebuah keberuntungan bagi saya bisa dilahirkan dan besar di sebuah kota kecil pesisir pantai. Manado, kota paling ujung di daratan Sulawesi. Kota ini mengusung konsep pembangunan kota tepi pantai (waterfront city) sebagai magnet utama. Hanya dengan menaiki perahu cepat selama lima belas menit ke arah Utara dari Pelabuhan Kota, kita sudah sampai di Taman Nasional Bunaken dan jajaran pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Sementara lima belas menit sedikit ke arah Selatan dengan kendaraan darat, lanskap pegunungan dengan udara sejuk akan menyambutmu di Kota Bunga Tomohon.
Pejabat pemerintah di daerah ini doyan sekali membicarakan pariwisata. Mereka merencanakan proyek ini dan itu untuk memajukan industri pariwisata lokal. Tak jarang bersama kawan pebisnisnya, mereka berani mereklamasi pantai yang tersisa di kota ini untuk tujuan pariwisata.
Menjadikan pariwisata sebagai pendorong kemajuan ekonomi tidak hanya hadir dalam nalar pejabat dan pebisnis. Konsep ini juga diilhami oleh publik tanpa pernah ditelisik secara kritis. Secara singkat, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan intelektual yang lebih kritis untuk memahami pariwisata melampaui ortodoksi pasar.
Pariwisata sebagai Komoditas Baru
Saat imperialisme dan kolonialisme Belanda masih bercokol di Nusantara, berwisata merupakan aktivitas kelas sosial borjuis yang terbatas hanya di kalangan orang-orang Eropa dan Indo-Eropa. Mereka menginginkan tempat bersantai seperti villa di perbukitan untuk menikmati hawa sejuk khas Eropa.
Pemerintah kolonial kemudian mulai menggarap pariwisata sebagai hal serius. Salah satunya melalui dukungan pendanaan terhadap Vereeniging Toeristenverkeer (Asosiasi Lalu Lintas Turis) untuk mengurusi promosi Hindia-Belanda sebagai objek destinasi pariwisata. Menurut Robert Cribb, alasannya berkaitan dengan ekonomi. Sebab melalui pariwisata, uang dapat dikumpulkan lebih besar oleh pemerintah kolonial.
Pariwisata dalam wujudnya hari ini, bisa dibilang sebagai hasil dari perkembangan ekonomi-politik global yang telah terjadi sebelumnya. Misalnya, pelemahan industri manufaktur dan krisis minyak di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada dekade 80-an, mengharuskan negara-negara ini mencari alternatif perekonomian di luar industri pengolahan, yaitu jasa. Pariwisata adalah salah-satu yang dianggap sebagai alternatif untuk melepaskan ketergantungan dari industri pengolahan maupun ekstraktif.
Seiring masifnya globalisasi dan penerapan prinsip ekonomi neoliberal, pariwisata mulai diorganisir secara global sebagai suatu aktivitas perekonomian. Dalam praktiknya, sudah barang tentu ia akan berurusan dengan aktivitas produksi dan konsumsi. Pariwisata pun menjadi komoditas yang dipertukarkan, melalui kreasi terhadap ruang geografis pariwisata, manipulasi terhadap nilai dan kehidupan di dalamnya, dan mengonversikannya menjadi komoditas yang dapat dibeli dengan uang. Stephen G. Britton panjang lebar menjelaskannya sebagai pariwisata yang tertata secara kapitalis.
Pariwisata dari Sudut Positivistik
Pariwisata dalam diskursus akademik sangat didominasi oleh pendekatan positivistik yang berorientasi pada bisnis. Tentu hal ini tidak lahir dari ruang hampa. Hal ini berangkat dari perekonomian di negara-negara OECD pada dekade 80-an itu. Seiring berjalannya waktu, komunitas akademik dengan pendekatan pro-bisnis mulai membicarakan pariwisata sebagai sumber penting dari pembangunan ekonomi. Pariwisata pun akhirnya memiliki agen sosial pendukung, yaitu komunitas-komunitas akademis di berbagai dunia yang melakukan riset, mengorganisir konferensi, membentuk jurnal, serta asosiasi-asosiasi sarjana ahli pariwisata.
Studi Irena Ateljevic merekam dengan jelas perkembangan ini, di mana dari data yang ia sajikan, tema-tema seperti manajemen, serta bisnis dan pemasaran, mendominasi sebagian besar diskursus akademik. Sederhananya, pendekatan positivistik dalam studi pariwisata bertujuan untuk mengukur, menggambarkan, memprediksi, serta menggeneralisasi berbagai temuan sebagai dukungan intelektual terhadap sistem produksi dan konsumsi pariwisata yang tertata secara kapitalis. Mereka percaya kekuatan teknikalitas serta manajemen dan pemasaran sebagai faktor terbesar dalam memajukan pariwisata.
Apa yang sering tak terucap dari pendekatan ini adalah absennya pembacaan terhadap dimensi kekuasaan. Padahal, pariwisata pada dasarnya memuat pertarungan dari berbagai kekuatan sosial yang sarat akan kepentingan tertentu.
Menyoal Kapitalisme dalam Sektor Pariwisata
Setidaknya dalam aktivitas ekonomi kapitalis, sektor pariwisata mengarah pada tiga hal utama. Di antaranya, komodifikasi, produksi dan reproduksi ruang spasial, serta ikatan modus regulasi.
Proses komodifikasi merujuk pada upaya kreasi, manipulasi, dan konversi unsur-unsur komersial dan non komersial ke dalam sistem produksi dan konsumsi pariwisata. Tujuan dari proses ini untuk ekstraksi surplus dari aktivitas tersebut.
Tidak seperti industri lain yang memanfaatkan barang mentah dari alam untuk dijual sebagai komoditas, pariwisata justru mengombinasikan secara hibrida elemen sosial-budaya dan alam. Kombinasi ini menjadikan pariwisata tidak hanya soal produk, tetapi juga soal narasi, representasi, dan pengalaman yang dikonstruksi yang pada dasarnya bukan hal yang dapat diolah langsung dari kerja tangan manusia.
Dimensi berikutnya adalah proses produksi dan reproduksi terhadap ruang untuk dikreasikan menjadi objek wisata. Dalam praktiknya, kreasi ini bisa saja mempertahankan sifat alami dari ruang itu atau mengubahnya secara total. Terkadang, ruang pariwisata juga harus diperluas melalui ekspansi. Hal ini tidak hanya untuk menciptakan titik-titik ekstraksi surplus baru, tetapi juga menghindari terjadinya krisis seperti masalah over tourism dan krisis ekologi.
Sementara itu, pariwisata juga membutuhkan modus regulasi yang spesifik, bukan hanya menyangkut ketersediaan kerangka legal dan institusionalnya saja, tetapi juga untuk meregularisasi pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang tertata secara kapitalis. Regularisasi ini dapat diatur oleh negara, korporasi, dan lembaga-lembaga pembangunan lainnya.
Materialisme Historis Mengawal Pariwisata
Di banyak tempat, pariwisata telah melahirkan ketimpangan, perampasan, penyingkiran dan degradasi lingkungan. Kehadiran industri-industri pariwisata telah mengakibatkan pertarungan yang tak setara, terutama antara pemegang kekuasaan dan komunitas lokal.
Lihat saja proyek Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) , yang menjadi agenda pembangunan ambisius era Presiden Joko Widodo. Dalam proyek ini, pertarungan untuk memperebutkan sumber daya antara kekuatan-kekuatan sosial – misalnya aliansi negara-korporasi melawan komunitas lokal- sering terjadi dan berujung pada penundukan terhadap rakyat.
Di sinilah, yang menurut Raoul Bianchi, aspek-aspek kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam pariwisata hanya dapat dilakukan dengan penyelidikan secara materialisme historis. Ia menekankan pada pentingnya memerhatikan pariwisata sebagai kekuatan yang berkaitan dengan kekuasaan, kelas, dan kapital. Pariwisata dalam hal ini tidak dipahami sebagai aktivitas yang murni ekonomi, tetapi selalu didorong oleh kepentingan, ideologi, dan kekuatan-kekuatan sosial, yang sifatnya konfliktual, dan aktif mendorong pertarungan sosial.
Kritik terhadap pariwisata dalam pandangan ini harus dibangun sebagai kritik yang radikal. Pertama, ia harus menyasar sistem relasi produksi dalam pariwisata yang kenyataannya bercorak kapitalis. Kedua, ia harus produktif untuk mendorong perubahan-perubahan struktural. Itu berarti, pendekatan ini terbuka terhadap perencanaan pariwisata di masa depan yang lebih adil.
M Taufik Poli adalah seorang pekerja penuh waktu di Manado yang dalam tiga tahun terakhir sedang bersemangat melakukan studi mandiri tentang ekonomi-politik pariwisata. Ia juga penyuka markisa dan bintang merah.
