Film Pangku menjadi pengingat bahwa kerentanan perempuan tumbuh dari struktur dan kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodir suara mereka.
“Kalau Ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, beli layangan,” dialog Sartika dalam film Pangku.
Film Pangku, garapan sutradara Reza Rahadian memberikan perspektif yang cukup menohok pada kehidupan sunyi perempuan di wilayah Pantura tahun 1998. Di balik minimnya dialog dan suguhan potret wajah-wajah “rekoso”, tergambar sangat jelas bagaimana film Pangku ini menunjukkan kenyataan bahwa perempuan merupakan makhluk rentan.
Sartika, tokoh utama dalam film Pangku, digambarkan sebagai perempuan dengan label ibu tunggal sekaligus kepala rumah tangga. Ia tinggal di desa, berprofesi sebagai pekerja informal, dan hidup dalam lingkaran kemiskinan struktural. Kondisinya ini disebabkan karena terbatasnya akses pekerjaan serta kebijakan-kebijakan di tahun 1998 yang menempatkan dirinya pada jurang kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Tulisan ini mencoba menyampaikan refleksi penulis sebagai seorang perempuan yang melihat potret perempuan dalam film Pangku. Film yang membuka tabir akan kerentanan berlapis, bahkan berkali-kali lipat yang dialami oleh perempuan.
Perempuan bukan rentan karena kelemahannya, namun karena kebijakan yang tidak pernah mendengar suara mereka. Hal ini sangat kontras, sebab bahu merekalah yang paling berat menanggung beban kebijakan dan kemiskinan dari keputusan-keputusan yang tidak pernah mereka ambil.
Akses Ekonomi Tidak Berpihak pada Perempuan
Film Pangku memperlihatkan perjalanan Sartika yang sedang hamil besar, meninggalkan kota asalnya untuk mencari pekerjaan yang layak. Namun, hingga bayinya lahir, tidak ada pekerjaan non-domestik yang diperolehnya.
Potret lain juga menampilkan Sartika ketika bekerja sebagai buruh pertanian sembari menggendong anaknya yang masih kecil dengan upah yang sangat minim. Berangkat dari itulah, Sartika mengorbankan “tubuhnya” sebagai pelayan warung kopi pangku demi menyambung hidup.
Realitas ini kerap dijumpai di sekitar lingkungan kita. Perempuan memiliki keterbatasan akses pada sumber-sumber kerja produktif, baik karena jenis kelamin, pendidikan, status sosial, dan lainnya.
Diperkuat dengan teori interseksionalitas dari kerangka analisis Kimberle Crenshaw, kerentanan berlapis yang dialami seseorang tidak berasal dari sumber tunggal, melainkan dari berbagai aspek, seperti jenis kelamin, ras, suku, agama, usia, status sosial, status ekonomi, dan identitas lainnya yang saling berhubungan.
Sementara itu, melihat Sartika menjadi pelayan warung kopi pangku, menyadarkan penulis bahwa ketika sistem ekonomi tidak berpihak pada perempuan, tubuh merekalah yang akan menjadi medan negosiasi di tengah ruang tanpa pilihan. Fenomena inilah yang memperkuat mengapa kemiskinan kerap disebut sebagai kondisi berwajah perempuan (feminization of poverty).
Warisan Beban Ganda Perempuan yang Dianggap Remeh
Sartika dalam film Pangku secara bersamaan menjalani kehidupannya dalam dua dunia sekaligus, yakni dunia domestik dan dunia produktif. Sartika harus mengasuh anaknya sebagai ibu tunggal, juga melakukan pekerjaan “dapur, sumur, dan kasur” yang hanya dianggap sebagai kodrat perempuan. Di sisi lain, Sartika harus hidup dalam dunia produktif sebagai pelayan warung kopi pangku untuk mencari nafkah.
Inilah bentuk warisan budaya patriarki yang mengakar kuat pada kehidupan masyarakat. Perempuan dianggap sebagai komponen pelengkap yang bertugas mendampingi, melengkapi, menghibur, dan melayani laki-laki atau disebut sebagai penjaga ranah domestik semata. Mengerjakan kegiatan di ranah domestik dianggap tidak penting dan tidak diakui secara ekonomi. Padahal, kerja-kerja perempuan yang secara sosial dianggap remeh dan memalukan itu, justru menopang ekonomi mikro masyarakat bawah.
Beban ganda perempuan dalam film Pangku menunjukan bahwa ketidaksetaraan bukan hanya persoalan rumah tangga, tetapi juga kegagalan negara dalam mengenali kerja tak berbayar sebagai bagian dari fondasi ekonomi.
Cerminan Kebijakan Publik yang Gagal Melibatkan Perempuan
Film Pangku menyajikan potret kecil kehidupan rentan perempuan yang ada di Indonesia dalam menghadapi kisruh kebijakan negara bias gender. Setting fenomena warung kopi pangku bukan hanya sebatas latar film, namun juga cerminan kegagalan negara dalam menyediakan akses pekerjaan yang layak bagi perempuan. Yakni, tidak dilibatkannya perempuan dalam keputusan pengambilan kebijakan publik, juga tidak diakuinya kerja-kerja domestik perempuan sebagai penopang ekonomi.
Dari layar kecil, warung kopi pangku adalah gambaran paling nyata upaya perempuan untuk bertahan di tengah kekuasaan yang tidak melihatnya sebagai “subjek”. Perempuan kerap dipandang sebagai objek dalam misi-misi pembangunan negara, tanpa pernah melibatkannya dalam ruang diskusi dan perumusan kebijakan.
Karena itu, selama negara tidak mendengar suara perempuan, tidak melibatkan perempuan, dan tidak menerapkan kebijakan yang responsif gender, maka selama itulah negara akan berjalan dalam kaki yang pincang.
Indri Mariska. Saya bekerja di salah satu organisasi nirlaba (NGO) dan merupakan lulusan IPB University. Saya memiliki ketertarikan yang kuat pada isu gender, keberlanjutan, pembangunan sosial, serta topik agraria. Saya juga menyukai jurnalisme dan kegiatan menulis, terutama untuk mengeksplorasi berbagai cerita dan perspektif terkait bidang-bidang tersebut.
