Kegagalan negara dalam menata ruang kerap ditutup dengan narasi pengalihan. Rakyat kecil selalu jadi nama pertama yang disebut sebagai penyebab bencana.
Hari-hari ke belakang, intensitas hujan sedang tinggi. Tidak sulit untuk menemukan berita yang mewartakan hujan hingga menyebabkan banjir. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatra, terutama di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, harus merasakan pil pahit penderitaan hingga menyebabkan korban jiwa.
Bencana yang kini menimpa wilayah barat Indonesia itu terjadi bukan semata karena kondisi alam. Kita semua tahu bahwa bencana tersebut merupakan imbas dari para pemangku kebijakan yang abai terhadap kondisi lingkungan. Mereka hanya fokus pada proyek pembangunan gedung-gedung, deforestasi hutan, dan menggantinya dengan pohon sawit secara masif, serta eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran tanpa memperhatikan keberlanjutan.
Tidak bermaksud untuk mengecilkan peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatra hari ini, tulisan ini tidak berfokus terhadap bencana banjir yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Artikel ini ditulis dengan menelusuri bagaimana diskursus bencana banjir dibuat oleh pemerintah dan mengambinghitamkan masyarakat sebagai penyebab terjadinya banjir.
Masyarakat sebagai Kambing Hitam
Narasi yang banyak bermunculan jika terjadi banjir, selalu bertumpu terhadap apa yang dilakukan masyarakat. Membuang sampah sembarangan salah satunya. Seperti pada beberapa headline berita yang dirilis oleh Harian Jogja berikut: “Cegah Banjir, Bupati Endah Ajak Warga Bersihkan Lingkungan”.
Berita dengan judul senada juga mudah ditemui. Seperti “Pemkot Jaksel Ingatkan Warga Jangan Buang Sampah Sembarangan Agar Tak Banjir” yang dipublikasikan oleh media milik pemerintah, ANTARA, dan juga “Penanganan Banjir Surabaya, Dewan Soroti Kesadaran Warga Masih Kurang” yang dipublikasikan oleh Radar Surabaya.
Ketiga berita di atas hanyalah sebagian contoh dari narasi pemberitaan yang menyudutkan masyarakat. Seolah persoalan membuang sampah sembarangan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya banjir.
Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah sampah benar-benar menjadi penyebab utama banjir besar ataukah dikarenakan oleh hilangnya daerah resapan air? Lalu bagaimana terkait pembalakan hutan-hutan masyarakat adat yang dijalankan negara? Pembangunan gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, alih fungsi lahan untuk pabrik dan pertambangan, hingga vila pejabat yang menutup tanah serapan?
Narasi yang menjadikan masyarakat sebagai “kambing hitam” penyebab banjir telah menjadi kesukaan para pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesadaran dari pemerintah atas apa yang telah mereka perbuat. Mengambinghitamkan masyarakat adalah cara termudah untuk dilakukan dibandingkan insaf terhadap apa yang mereka (pemerintah) lakukan.
Masyarakat Kecil yang Selalu Disalahkan
Masyarakat yang disudutkan dalam setiap narasi pemberitaan tidak merujuk kepada semua kalangan, namun hanya tertuju pada masyarakat lapisan bawah: mereka yang terpinggirkan, mereka yang dinilai kurang berpendidikan yang seolah tidak memahami kelestarian lingkungan.
Jika kita membedah fenomena ini dengan menggunakan pisau analisis Michel Foucault, filsuf asal Prancis, fenomena menyalahkan rakyat kecil tidak semata-mata kesalahan komunikasi publik atau pun ketidakbecusan dalam mengelola permasalahan. Ini merupakan gambaran bekerjanya “rezim kebenaran” (regime of truth) yang sengaja diproduksi untuk melanggengkan kekuasaan.
Dalam sebuah wawancara dibukukan dengan judul Power/Knowledge, Foucault mengungkapkan bahwa “kebenaran bukanlah di luar kekuasaan, kebenaran bukan juga hadiah bagi jiwa-jiwa yang bebas, anak dari kesendirian yang berkepanjangan, atau hak istimewa bagi mereka yang telah berhasil membebaskan diri. Kebenaran adalah sesuatu dari dunia ini: ia dihasilkan hanya berdasarkan berbagai bentuk paksaan. Dan ia menimbulkan efek-efek kekuasaan yang teratur.”
Foucault mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui senjata atau hukum, tetapi melalui sebuah wacana. Wacana sendiri memiliki arti cara kita membicarakan sesuatu yang kemudian menentukan apa yang dianggap “benar” dan “salah”. Dalam konteks banjir, pemerintah sedang memproduksi wacana dominan: “Banjir adalah akibat perilaku buruk masyarakat.”
Lewat wacana itu, publik diarahkan untuk menginterpretasikan bahwa rakyat kecil adalah biang kerok penyebab banjir. Sedangkan, wacana tandingan, seperti betonisasi di daerah resapan air oleh pengembang properti, izin tambang yang serampangan, alih fungsi lahan, dan vila-vila pejabat di hulu yang tak tersentuh hukum adalah wacana yang salah.
Tujuan dari produksi “kebenaran atas wacana” ini sangat bermuatan politis. Yakni, untuk mengalihkan tatapan (gaze), dengan memfokuskan mata publik pada “kantong kresek” di tangan warga bantaran sungai sehingga pemerintah dapat menyembunyikan “dosa besar” struktural yang jauh lebih masif yang dilakukan oleh para pejabat itu sendiri, yang dalam ungkapan logika Foucault, wacana sampah berfungsi sebagai “tirai” untuk menutupi kegagalan negara dalam menata ruang.
Mengapa Wacana ini Diproduksi Terus-menerus?
Foucault menyebutnya sebagai relasi kuasa/pengetahuan (power/knowledge). Penguasa (pemerintah) menggunakan beragam akses yang mereka miliki, baik terhadap media maupun birokrasi, untuk menciptakan “pengetahuan” yang dikehendaki. Yakni, sampah plastik di selokan adalah penyebab utama bencana. Padahal, secara logika, hal tersebut tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebatas sampah dapat menciptakan bencana banjir ketika hujan datang. Namun hakikatnya wacana ini lah yang tanpa kita sadari, kita yakini sebagai kebenaran.
Wacana yang terus digaungkan itu akhirnya membentuk perilaku antarmasyarakat untuk saling menyalahkan. Terlebih mereka yang datang dari kelas bawah sangat mudah dijadikan objek diskriminasi.
Sebagai penutup, tentunya tulisan ini tidak berupaya untuk menarik persoalan sampah menjadi suatu hal sepele dalam diskursus banjir. Tapi, di sana lah letaknya. Persoalan sampah sama pentingnya dengan persoalan lainnya, seperti hilangnya ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan, pertambangan yang serampangan, bahkan deforestasi secara besar-besaran yang perlu menjadi diskursus penyebab terjadinya banjir.
Agar ke depan kita tidak lagi saling menyalahkan masyarakat, kita harus mulai mengarahkan jari telunjuk kita kepada para pemangku kebijakan.
Sumber gambar: unsplash.com
Beni Bayu Sanjaya adalah alumni dari Sosiologi yang kini “murtad” dan melanjutkan pendidikan di Antropologi UGM, Yogyakarta. Topik tentang ekologi dan kebudayaan manusia merupakan minat yang didalami. Sedikitnya juga meracau tentang isu sosial terkini. Apabila ingin berdiskusi lebih lanjut dapat mengetuk pesan di akun IG: @benbay06
