Tak ada masa depan pendidikan jika fondasinya, yakni kesejahteraan guru, tetap diabaikan.
Negara kita tampak sudah telanjur memperlakukan guru seperti lilin: menerangi yang lain sambil terpaksa menghabisi diri sendiri secara perlahan. Imajinasi kolektif seperti ini menjadi narasi yang dinormalisasi. Sampai ada guru yang bersuara tentang perbaikan gaji, dia dianggap terlalu mengejar profit, mengejar duniawi. Di level masyarakat, kita meramaikan seremoni puja-puji ke guru di Hari Pendidikan atau Hari Guru, tetapi di saat yang sama, kita biarkan mereka hidup dalam batas minimum.
Gaji guru yang rendah memaksa sebagian mereka bekerja rangkap. Ada yang mengajar les sampai larut malam, berdagang online, menjadi sopir ojek, hingga pekerjaan serabutan lain demi bertahan hidup. Energi yang seharusnya dicurahkan untuk menyiapkan pembelajaran, habis sebelum mereka sempat membuka buku ajar atau memikirkan cara menyampaikan pelajaran.
Bagi guru di sektor swasta, dan honorer di sekolah negeri, besaran upah benar-benar ditentukan oleh variabel-variabel pasar, seperti: lokasi mengajar, level ekonomi klien, level usia murid, kelangkaan tenaga pendidik, hingga lembaga tempat mereka bekerja. Dunia pendidikan berjalan dengan logika pasar terbuka, yang seolah tak peduli bahwa yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan generasi penerus bangsa.
Rendahnya Gaji Guru dan Kualitas Pendidikan
Kita ambil kasus bagaimana rendahnya gaji guru akan berdampak pada kualitas generasi bangsa. Di Amerika Serikat, negara yang datanya paling rapi, nilai riil gaji guru justru merosot di 40 negara bagian sejak 2008. Hampir separuh negara bagian membayar guru di bawah living wage, yang membuat mereka sulit menghidupi keluarga sendiri.
Negara bagian yang membayar guru jauh di bawah standar hidup layak mengalami krisis yang sama: kekurangan guru di bidang-bidang yang mestinya mudah diisi, angka turnover (tenaga kerja yang keluar) 54% lebih tinggi, lonjakan guru tidak bersertifikat atau tidak di bidangnya, dan semakin banyak sekolah yang dipenuhi guru pemula karena mereka yang lebih berpengalaman angkat kaki. Kondisi ini adalah gambaran sistem pendidikan yang rapuh: bukan karena gurunya tidak berdedikasi, tetapi memang karena mereka tidak bisa bertahan.
Di titik ini, kita harus mengakui satu hal: Kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas guru. Kumpulkan semua riset tentang ini, hasilnya pasti sepakat bahwa guru adalah faktor paling berpengaruh dalam capaian belajar siswa. Jangan sampai kebijakan negara seolah bergerak ke arah sebaliknya. Selama puluhan tahun, gaji guru cenderung stagnan, sementara beban dan kompleksitas pekerjaannya meningkat.
Di Amerika, dana pendidikan naik drastis selama lima dekade terakhir, tetapi sebagian besar habis untuk menambah staf administratif, bukan untuk menaikkan gaji guru. Di Indonesia, dana 20% dari APBN diperebutkan oleh kementerian/lembaga non-pendidikan untuk berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah kedinasan yang menyedot anggaran jumbo.
Karena tuntutan profesi yang semakin berat tetapi tidak diimbangi kenaikan kesejahteraan, pertanyaan pragmatis lalu muncul: Mengapa seseorang yang cerdas, kompeten, dan memiliki banyak pilihan hidup harus memilih profesi dengan gaji yang tidak layak? Dalam dunia yang kompetitif, profesi guru memang tidak lagi masuk radar banyak lulusan terbaik. Mereka memilih pekerjaan yang memberi keamanan finansial, bukan muluk-muluk. Kita semua pasti menginginkan kestabilan hidup.
Riset menunjukkan bahwa kenaikan gaji 1% bagi guru pemula dapat meningkatkan kualitas akademik calon mahasiswa fakultas pendidikan sebesar 0,6 peringkat persentil. Jadi, ada hubungan yang tegas antara insentif finansial (gaji guru) dengan daya tarik profesi, sekaligus kualitas calon guru di masa depan.
Dalam dunia yang kompetitif, talenta terbaik memilih profesi yang paling masuk akal secara ekonomi. Ketika profesi lain menawarkan rentang gaji yang lebih lebar, profesi guru tidak masuk dalam radar banyak lulusan terbaik. Kalau ragu-ragu, tes saja, misalnya, skor TOEFL/IELTS guru bahasa Inggris. Tes kemampuan dasar seperti ini mampu menunjukkan secara jelas sejauh mana kualitas yang dimiliki seorang guru.
Kita sering mendengar keluhan, baik secara langsung maupun laporan penelitian, tentang kurangnya guru bahasa berkualitas tinggi, guru matematika dan sains yang mumpuni, serta banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya. Menjawab tantangan ini, kita tidak bisa hanya melakukan seruan supaya generasi terbaik bangsa “turun gunung” menjadi guru.
Kebijakan pendidikan harus menerjemahkan temuan ini menjadi langkah nyata, dengan menarik minat mereka untuk menjadi guru karena menjanjikan kesejahteraan hidup.
Pelajaran dari Tiongkok
Indonesia perlu mencermati keberhasilan Tiongkok dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Ketika pemerintahan Komunis meluncurkan Rural Teachers Support Plan mulai 2015, sebuah program yang menaikkan gaji guru pedesaan secara sistematis, hasilnya langsung terlihat pada murid. Nilai ujian meningkat, rasio murid-guru membaik, dan lebih banyak guru berpendidikan tinggi masuk ke sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Kenaikan gaji guru di Tiongkok menciptakan dua efek sekaligus: menarik talenta yang lebih baik dan menjaga agar guru yang sudah ada, tidak pergi—berbanding terbalik dengan situasi di AS. Temuan ini mematahkan mitos bahwa “guru bekerja bukan karena uang.” Justru ketika kesejahteraan mereka dijamin, mereka dapat bekerja lebih baik, dan anak-anak merasakan dampaknya secara nyata. “Guru adalah pahlawan tanda jasa” adalah peribahasa yang cocok untuk memanipulasi orang-orang yang bersedia dibayar murah.
Pada titik ini, kita harus berhenti memperlakukan guru seperti pekerja sosial yang digaji kalau ada uang. Profesi guru menuntut keahlian pedagogis, psikologis, administratif, dan sosial yang kompleks.
Tidak ada negara maju yang menjadikan kefakiran guru sebagai kebijakan pendidikan. Profesionalisme tidak tumbuh di tanah yang tandus. Ketahanan dan vitalitas tubuh tidak bisa dari lahir dari kekurangan gizi. Guru-guru yang lapar tidak bisa kita harapkan akan memberikan keajaiban perbaikan sektor pendidikan.
Tidak perlu basa-basi, memang betul bahwa kenaikan gaji guru bukan satu-satunya variabel perbaikan pendidikan. Akan tetapi, gaji guru mesti menjadi prioritas: di sektor swasta, pemerintah perlu membuat aturan tegas tentang ini, supaya orang tidak asal mendirikan sekolah lalu membayar guru asal-asalan. Kondisi ini dapat mengacaukan rencana pendidikan.
Struktur gaji guru harus dibuat masuk akal dan manusiawi, terutama bagi guru muda yang masih berjuang menata hidup. Ekosistem kerja pun perlu diperbaiki: ruang kolaborasi yang layak (bukan senioritas atau feodalisme), beban administratif yang masuk akal, dan dukungan yang memampukan guru untuk fokus pada tugas terpenting, yaitu mengajar. Yang paling mendesak, guru di daerah miskin dan terpencil harus mendapatkan insentif lebih, karena di sanalah masa depan bangsa paling rentan dipertaruhkan.
Gaji guru adalah investasi paling rasional yang pemerintah bisa lakukan untuk mengejar ketertinggalan. Kita tidak sedang membicarakan kemewahan, tetapi sekadar martabat hidup layak. Seorang teman guru SMA dari Polandia jalan-jalan ke Jakarta dengan gembira, teman guru SMA dari Australia mampir ke Jakarta setelah tamasya ke Eropa pakai uang gaji mereka. Untuk guru Indonesia, jangankan liburan ke luar kota, untuk biaya sekolah anak saja sudah mumet.
Sumber foto: Pexels
Dhuha Hadiyansyah adalah dosen, penulis, dan pembicara di bidang pendidikan, linguistik, dan studi keluarga. Ia pengajar tetap di Universitas Al Azhar Indonesia, serta aktif sebagai fasilitator di berbagai komunitas pembelajaran. Sebagai penulis, ia memproduksi esai-esai populer tentang pendidikan, keluarga, dan isu sosial, sekaligus menerbitkan sejumlah buku seperti Semua Tentang Cinta, Parenthings;Yang Terlewat dari Parenting, dan Falsafah Keluarga. Alumni Magister Linguistik Universitas Indonesia ini memadukan ketelitian akademik dengan kepekaan sosial, dan menghabiskan waktu luangnya untuk membaca, berolahraga, menjadi relawan pendidikan, serta terlibat dalam komunitas Sekolah Rekonsiliasi–IofC Indonesia.
