Tempo hari, di sebuah desa wisata, masyarakat desa tengah sibuk mempersiapkan kegiatan esok hari. Nampaknya kegiatan besar bin penting, lantaran masyarakat rutin bermusyawarah dan bergotong royong dari jauh hari. Rupa-rupanya, akan ada wakil negara yang bakal datang membawa setumpuk narasi pembangunan via pariwisata. Semacam kotak pandora besar yang sangat berdebu, semua arsip-arsip kebudayaan desa yang lama bercokol di dalamnya lantas dibuka, dibersihkan, dan dipersiapkan menjadi pentas akbar.
Dalam periode ini, ratusan desa wisata ternyata serentak melakukan hal yang sama. Kebudayaan lokal yang dulunya dianggap sakral kini perlahan berubah menjadi tontonan dan konsumsi publik semata. Ritual keagamaan menjelma jadi festival kebudayaan lokal. Tradisi sarat makna digelar sebagai atraksi wisata budaya yang dipertontonkan.
Pendeknya, semua yang dianggap keunikan desa, dalam hal ini kebudayaan lokal, diterjemahkan jadi daya tarik pariwisata yang bertujuan profit. Salah satu contohnya adalah tradisi Mappadendang, sebuah bentuk syukur dan penghormatan tinggi kaum tani Bugis-Makassar kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah ruah, kini terus dipertunjukkan sebagai konsumsi orang luar.
Ya, secara sepintas fenomena ini langsung terasa janggal. Di satu sisi, kedatangan pariwisata dianggap telah merusak makna adiluhung kebudayaan. Di sisi lainnya, hal ini sebagai peluang buat kemajuan pembangunan sosial-ekonomi desa dan jalur pelestarian kebudayaan lokal. Fenomena anomali kebudayaan yang kerap berakhir jadi perdebatan.
Dalam tulisan ini, saya hendak melerai dengan menunjukkan bagaimana konsep otentisitas cuma akal-akalan industri pariwisata. Perhatian saya ditujukan pada bagaimana akar historis keterhubungan konsep otentisitas kebudayaan dan kepariwisataan, pembacaan studi kasus relevan melalui etnografi di Indonesia, juga ditutup dengan refleksi personal.
Pariwisata dan Konsep Otentisitas Budaya adalah Anak Kandung Kolonialisme
Sulit untuk kita membongkar konstruksi otentisitas kebudayaan tanpa menganalisis konteks sejarah. Maka dari itu, kita membutuhkan kerangka yang menghubungkan pandangan budaya otentik dengan pariwisata melalui penyelidikan proses-proses yang mengglobal.
Pada mulanya, kegiatan pariwisata dilakukan sangat terbatas oleh orang-orang kaya, kalangan elit, dan bangsawan Eropa saja. Kondisi ini bertahan lama dan baru berubah secara drastis ketika pasca-revolusi industri meletus pada abad ke-19, pariwisata global mulai berkembang pesat dan menjalar dengan cepat ke seluruh dunia. Industrialisasi dalam bidang teknologi (mesin uap), media massa (agen perjalanan Thomas Cook), transportasi (kereta api), dan perubahan tatanan sosial-ekonomi yang mapan memberi peluang bagi kaum proletar untuk ikut melangsungkan perjalanan wisata. Saat itu, berwisata dipandang sekadar upaya pemenuhan kesenangan diri dan bentuk rekreasi.
Di samping itu, lantaran sejarah panjang kolonialisme, “eksotisme” adalah kata yang muncul dan melekat dalam kepala para wisatawan kulit putih Eropa terhadap keterasingan di kawasan dunia baru. Oleh karenanya, mereka sangat tertarik mendatangi daerah-daerah yang asing dan masih asli. Bukan hanya tentang bentang alam, melainkan manusia dan segenap ekspresi kebudayaan yang melingkupinya.
Dalam kondisi ini, orang Eropa bertindak sebagai subjek, sementara manusia dan kebudayaan di dunia baru ditempatkan sebagai objek wisata. Kedudukannya sama dengan alam, hewan, maupun tumbuhan. Untuk lebih sopan dan kontekstual, dalam literatur pariwisata biasanya mengganti eksotisme dengan padanan kata seperti “keunikan” atau “otentisitas”.
Aktivitas mencari kesenangan itu akhirnya menjelma menjadi sebuah industri sendiri dengan corak produksi kapitalistis. Pariwisata modern mulai mendapatkan tempat yang kokoh di banyak negara dan memainkan peranan penting dalam perkembangan banyak aspek. Mulai dari transportasi, akomodasi, atraksi dan aktivitas wisata, infrastruktur, fasilitas, dan elemen kelembagaan lain yang terlibat. Kebudayaan lokal yang otentik menjadi salah satu tumbal untuk dijadikan “barang dagangan” oleh industri pariwisata.
Kedatangan Industri Pariwisata ke Nusantara
Di Indonesia, aktivitas pariwisata masuk dan diperkenalkan di era penjajahan Belanda. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda membentuk Vereeneging Touristen Verker (VTV), sebuah asosiasi yang memfasilitasi orang-orang Eropa datang ke Nusantara dan mengatur lalu lintas pariwisata Hindia Belanda. Kala itu, kegiatan pariwisata didominasi oleh kalangan pejabat pemerintah Belanda, pengusaha, misionaris, dan kelompok elit Eropa. Mayoritas dari mereka bertujuan mendatangi kawasan pedalaman demi rekreasi, memulai usaha perkebunan, atau menyebarkan ajaran keagamaan.
Sejalan dengan hal ini, pembangunan infrastruktur seperti hotel, transportasi, dan jalan raya digenjot demi melayani kepentingan orang kulit putih. Walau sempat mandek ketika kolonialisme Jepang tahun 1942 akibat buntut dari Perang Dunia II. Kondisi yang sempat menggoyang tatanan sosial-ekonomi dunia. Namun, pada akhirnya aktivitas pariwisata nasional kembali membaik pasca-kemerdekaan.
Seperti menemukan harta karun, keberhasilan menasionalisasi perusahaan Belanda menjadi modal yang sangat penting untuk melangsungkan pembangunan ekonomi dan kebudayaan nasional. Warisan kolonial seperti hotel-hotel bekas kolonial dan maskapai penerbangan KLM Interinsulair Bedrijf (cikal bakal Garuda Indonesia) menjelma sebagai bahan bakar dalam menggerakkan kembali industri pariwisata.
Akan tetapi, ketika masa pemerintahan Orde Baru, keberagaman kebudayaan lokal mulai tenggelam bersamaan dengan berlakunya politik keseragaman. Kebijakan homogenisasi budaya (1966-1998) yang berkarakter neoliberalisme ini memposisikan manusia dan ekspresi budaya sebagai objek yang bekerja di bawah panji pembangunan ekonomi negara. Pada akhirnya, kebudayaan dibingkai seperti peninggalan sejarah yang patut dimuseumkan. Warisan pola pikir mengenai kebudayaan lokal lantas direduksi ke dalam tari-tarian, busana tradisional, dan lain sebagainya yang kemudian menjadi satu landasan identitas nasional. Selain itu, peningkatan masif industri pariwisata via kebudayaan lokal tersebut diusungkan ke pasar dunia.
Membaca Konstruksi Otentisitas Budaya dalam Arena Pariwisata Indonesia
Untuk memahami lebih lanjut, sebaiknya kita membaca beberapa etnografi mutakhir tentang kasus otentisitas budaya dalam lanskap pariwisata Indonesia.
Agung Wardhana, dalam “Berebut Bali: Pertarungan atas Ruang Tata Kelola” dengan sangat kritis membeberkan perkembangan pariwisata Bali masa kini sebagai medan pertarungan sejak lama. Pariwisata Bali dimulai dari penaklukan pemerintah hindia-belanda pada abad 20 dan mentradisionalisasi Bali atau balinisasi (Baliniseering) demi maksud ekonomi-politik kolonial.
Terjadi keselarasan kepentingan antara kolonial Belanda dan penguasa lokal dalam melestarikan budaya asli Bali. Sehingga, interaksi itu tidak hanya mendorong perubahan bersejarah, tetapi juga menghasilkan perubahan struktural yang telah membentuk lintasan-lintasan Bali hingga hari ini. Pada akhirnya, penerbitan buku panduan Bali tahun 1914 menandai lahirnya pariwisata internasional Indonesia.
Citra Bali sebagai ‘surga’ kemudian diciptakan untuk mendongkrak industri pariwisata Pulau Dewata. Sebuah citra kolonial yang telah bercokol sebagai narasi dominan sepanjang sejarah modern Bali. Selain itu, penggunaan citra romantis Bali ala kolonial tersebut dipakai Suharto untuk menyamarkan ingatan traumatis pasca pembunuhan massal tahun 1965 dengan membingkai ulang Bali sebagai masyarakat cinta damai.
Pergulatan identitas daerah juga relevan di Tana Toraja, sebagaimana yang diamati seorang antropolog, Kathleen Adams, dalam bukunya Seni sebagai Politik: Memahat Ulang Identitas dan Kuasa lewat Pariwisata di Tana Toraja. Tahun 1900-an, pemerintahan kolonial menembus Tana Toraja untuk menekankan kontras antara muslim di dataran rendah dan kaum pagan atau Nasrani di dataran Tinggi.
Pemerintah kolonial via misionaris Belanda mempunyai misi untuk menghadirkan “kebijakan etis”, mencegah dominasi Islam, dan memperpanjang kendali mereka pasca perang yang harga mahal di Aceh. Etnik “Orang Toraja” sebagai identitas etno-religius dimunculkan lantaran masifnya doktrin-doktrin kolonial melalui institusi pendidikan dan menguat pasca pemberontakan islam konservatif-ekstrimis tahun 1950-an.
Pada akhirnya, tahun 1980-an, identitas ini memberi kekuatan pada tersohornya pariwisata Tana Toraja. Gambar-gambar turis yang memenuhi upacara ritual kematian yang mewah disiarkan dalam berita malam siaran Indonesia. Sebagai akibat, dalam periode tersebut jumlah turis dan kelompok-kelompok pelajar berbondong-bondong datang ke Tana Toraja untuk melihat budaya yang ‘unik’ atau ‘otentik’.
Sebuah Refleksi Personal
Lalu apa yang disebut sebagai kebudayaan lokal yang otentik?
Menurut saya, eksistensi otentisitas budaya lokal hari ini sudah lama dikubur oleh pariwisata bersamaan dengan bantuan kolonialisme dan kapitalisme. Seperti menurut peneliti pionir pariwisata, Dean MacCannell, bahwa para turis didorong oleh hasrat mengejar pengalaman otentisitas dan industri pariwisata meladeninya dengan “otentisitas yang dipanggungkan (staged authenticity)”.
Maka dari itu, budaya yang kita kenal sekarang hanyalah satu cetakan dari produksi mesin industri pariwisata. Dari sinilah konsep komoditas yang diperkenalkan oleh Karl Marx menjadi penting. Dalam sistem kapitalisme, dibutuhkan sumber daya tertentu untuk mengubah barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan di pasar.
Kebudayaan lokal tak terlepas menjadi komoditas dan malah sangat rentan dimodifikasi oleh ekspansi industri pariwisata. Semenjak awal kemunculannya, pariwisata digunakan sebagai alat canggih untuk mendongkrak pembangunan ekonomi negara, dengan memanfaatkan simbol-simbol kebudayaan lokal jadi magnetnya. Entah itu seni, cerita-cerita rakyat, tradisi, maupun ritual keagamaan sekalipun.
Melalui kasus dari desa wisata, Bali, dan Toraja, kita belajar pariwisata tidak hanya kegiatan komersial. Tapi melibatkan pula proses pembingkaian ulang ideologis atas sejarah, alam, budaya, dan tradisi demi melayani kepentingan kekuasaan. Yang mesti digarisbawahi disini bahwa pariwisata tidak bertindak sendiri. Semenjak dilahirkan dari rahim kolonialisme, pariwisata bertumbuh kembang dengan memanfaatkan motivasi kaum proletar di Barat mencicipi pengalaman otentisitas budaya lokal.
Ketika beranjak dewasa, pariwisata modern mulai bertahan hidup sendiri dengan bekerja di bawah sistem kapitalisme. Untuk menguatkan dirinya, pariwisata kemudian juga mesti terhubung dengan kekuasaan, neoliberalisme, dan globalisasi. Kebudayaan lokal menjadi salah satu bekal penting dan berharga sepanjang hidup pariwisata.
Muhammad Iqbal Pamungkas lahir dan besar di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia lulus dan mempunyai ijazah asli di Antropologi, Universitas Hasanuddin. Kini, melanjutkan pendidikan di Antropologi Budaya, Universitas Gajah Mada. Senang mempelajari isu-isu kontemporer, seperti sosial-budaya, politik, dan kepariwisataan.