Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis

Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, usainya pesta demokrasi 17 April 2019 lalu mengakhiri hiruk pikuk berbagai kampanye partai memperebutkan kesempatan menjadi pemimpin amanah rakyat. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?

Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena pembahasaan Politik di sekeliling kita cukup memperhatikan Mulai dari grup WhatsApp keluarga yang terbelah pendapat atau laman media sosial yang dipenuhi pernyataan muak akan kampanye hitam, sampai istilah ‘office politics’ di lingkungan kerja yang dikonotasikan sebagai hal negatif.

Politik sendiri memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Indonesia Profesor Miriam Budiarjo, pakar ilmu Politik dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjelaskan istilah Politik sebagai “Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistim itu.” Beliau menambahkan bahwa Politik selalu menyangkut kepentingan dari seluruh masyarakat, bukan kepentingan pribadi, dan untuk berpengaruh dalam berpolitik diperlukan kekuasaan dan kewenangan melalui cara persuasif maupun koersif untuk mencapai kepentingan umum tersebut. Dalam hal ini definisi Politik dikerucutkan sebagai kepemerintahan yang memang memerlukan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai kepentingan-kepentingan masyarakat.

Akan tetapi, marilah kita memaknai politik dalam keseharian kita dengan mendalam, sebagai suatu hal yang kita lakukan tanpa kita sadari walaupun kita menghindari pengunaan istilah tersebut.

Filsuf tersohor Aristoteles dalam karyanya Politics menyatakan bahwa manusia adalah makhluk politik. Dengan kata lain, sudah menjadi kodrat manusia untuk berpolitik karena alam semesta telah menganugerahi manusia untuk berpendapat dan mengomunikasikan konsep moral seperti keadilan maupun norma universal lainnya untuk kepentingan bersama. Kemampuan berpendapat itu bersandingan dengan kodrat manusia lainnya sebagai makhluk sosial dan membentuk suatu masyarakat yang politis secara alami.

Mari kita kaitkan penjelasan Aristoteles dengan sejarah perkembangan gerakan politik di Indonesia. Buku pelajaran acapkali menceritakan organisasi pemuda Budi Utomo sebagai gerakan politik pertama yang bertujuan untuk memajukan golongan terpelajar dan kritis terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Akan tetapi, tidak banyak penjelasan secara rinci bagaimana Budi Utomo melakukan kegiatan politik pada masanya.

Karya Shades of Grey milik Jusuf Wanandi menceritakan seluk beluk sang penulis sebagai aktivis politik selama masa Orde Baru. Bagaimana gerakan pelajar dari kalangan pemuda-pemudi Katolik maupun Islam berorganisasi, menyuarakan pendapat mereka, memajukan kepentingan mereka, dengan cara-cara yang dijelaskan dengan rinci oleh Wanandi. Gerakan pelajar seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan mereka masing-masing, namun juga berpendapat melalui media koran, pamflet, maupun turut berdiskusi dengan partai politik lainnya.

Selain kalangan pemuda, sastra juga hadir sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui karya-karya sastra lama Indonesia mulai dari Angkatan ’45 sampai 1960-an. Tokoh seperti Pramoedya Ananta Toer yang dipenjara oleh pemerintahan Sukarno karena tetralogi terkenalnya yang bermula dengan Bumi Manusia, dan Mochtar Lubis dengan karya Harimau! Harimau! sebagai kritik terhadap gaya kepemimpinan pemerintahan pada masa itu.

Memaknai benang sejarah tersebut, politik hadir dalam rangkaian kata-kata yang terucap maupun tertulis sejak terbentuknya negara Indonesia. Karena itu, sebaiknya kita memaknai politik dalam keseharian kita sebagai identitas diri yang esensial karena selain fungsi berpolitik untuk berpendapat untuk mencapai kepentingan bersama, politik adalah seni untuk berdebat dan berkompromi. Seperti yang dikatakan oleh Bernard Crick dalam tulisannya In Defence of Politics, beliau menjelaskan politik sebagai kegiatan untuk mencapai konsensus perbedaan kepentingan demi kesejahteraan dan kelanjutan suatu masyarakat.

Benang lainnya adalah seni berdebat yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, suatu karakteristik yang wajib dimiliki generasi muda penerus bangsa di era digital yang penuh dengan informasi dan disinformasi.

Kembali kepada pemilu 17 April lalu, sempat terjadi tren absen dari partisipasi politik atau Golput. Seorang aktivis HAM di media sosial bermaksud kritis terhadap sistem demokrasi saat ini yang tidak menghasilkan pemimpin amanah, administrasi kepemerintahan yang saat ini dinilainya tidak mengayomi golongan minoritas dan termajinalkan. Tagar #SayaGolput muncul di berbagai platform, akan tetapi apakah kaum muda yang ikut memilih golput mengerti makna sebenarnya dari absensi tersebut?

Pada zaman Orde Baru, memilih golput bermakna sebagai resistensi terhadap sistem demokrasi yang dinilai korup dan berpihak pada satu kepentingan saja. Apakah pemaknaan tersebut bisa diterapkan dengan keadaan saat ini setelah perjuangan Reformasi? Tentu bukan itu yang diinginkan. Golput saat ini menumbuhkan rasa apatis, dan berdampak terhadap korosi makna politik dalam keseharian kita.  

Sebaiknya, kita memaknai politik sebagai kemampuan untuk berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, namun juga bijaksana dalam berkompromi. Kita perlu berpartisipasi untuk membenahi sistem perpolitikan yang ada saat ini, misalnya dengan memilih secara kritis kandidat-kandidat dari partai politik yang tersedia pada pemilu lalu.

Memang, dengan berpartisipasi secara aktif dalam politik tidak menjamin akan tercapai negara Indonesia yang sempurna kepemerintahannya dalam waktu dekat. Tetapi, usaha untuk merekonstruksi atau membangun kembali makna politik menjadi hal yang positif sangat diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan.

Khususnya bagi generasi muda yang terjebak dalam era digital, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk mencari tahu informasi yang valid maupun hoax mengenai isu-isu penting di negara ini. Tingkatan lanjut dari ini adalah menyampaikan pendapat maupun argumen berdasarkan informasi valid tersebut dengan cara yang persuasif namun juga masih dengan beretika, sesuai dengan konsep Etika Politik dalam Buku Etika Kepemerintahan, yaitu tata sopan santun dalam pergaulan politik dengan menimbang prinsip moral baik maupun buruk. Selain itu juga, dengan platform digital dan media sosial, aspirasi politik dapat disampaikan dengan elegan seperti yang dilakukan oleh para sastrawan era kemerdekaan dahulu, sesederhana menuliskan sebuah thread Twitter yang kritis.

Tujuan dari rekonstruksi makna politik ini adalah mengasah kemampuan berpikir kritis, berani berpendapat dengan cara yang elegan, dan berkompromi secara bijaksana jika diperlukan. Sikap apatis bukan suatu hal yang ingin kita tumbuhkan untuk generasi mendatang, terlebih lagi apatis terhadap suatu konsep fundamental yang menjadi bagian hidup kita sehari-hari, politik.

Naufal menyelesaikan studi sarjana dalam bidang Hubungan Internasional (HI) di Universitas Katolik Parahyangan. Setelah lulus pada tahun 2015 dia memiliki beberapa pengalaman kerja sebagai staff kampanye salah satu kandidat Pilgub Jakarta 2017, dan sebagai asisten peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) setahun setelahnya. Memiliki minat terhadap bidang Public Affairs & Government Relations secara profesional, dan juga mengikuti perkembangan berita politik maupun HI secara regional. Sedang berusaha membangun portfolio menulis mengenai topik tersebut maupun menulis untuk pribadi menggunakan pena dan kertas. Suka membaca buku-buku karya sastra klasik Indonesia, filosofi, dan self-help untuk memperluas wawasan dan menambah ide menulis.