Novel karya Bud Murdono mengingatkan kita bahwa stabilitas politik tak pernah netral—ia selalu lahir dari kompromi yang mengecualikan rakyat.
Demokrasi Indonesia pasca-pemilu 2024 semakin menunjukkan konfigurasi politik yang terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Anak, menantu, dan kerabat menduduki posisi strategis. Partai-partai yang semestinya menjadi pilar demokrasi justru bersekutu dalam koalisi besar yang menutup ruang oposisi. Figur-figur baru pun kerap memiliki afiliasi dengan dinasti politik yang telah mapan. Dalam lanskap seperti ini, kekuasaan tampak lebih sebagai arena kompromi elite ketimbang ruang partisipasi publik.
Di tengah situasi tersebut, sebuah novel sejarah yang menengok jauh pada abad ke-7 menjadi relevan secara tak terduga. Warisan 3 Kerajaan karya Bud Murdono bukan hanya roman tentang Sanjaya dan pendirian Mataram, melainkan juga refleksi tentang wajah kekuasaan yang senantiasa berdiri di antara jalan damai dan jalan pedang.
Perbedaan dalam Memimpin Kekuasaan
Berangkat dari Prasasti Canggal tahun 732 M, Murdono menenun kisah penyatuan Sunda, Galuh, dan Kalingga.
Tokoh sentral novel ini adalah Senna dan Sanjaya, ayah dan anak yang mewakili dua pendekatan berbeda terhadap kekuasaan. Senna percaya pada kompromi, rekonsiliasi, dan diplomasi sebagai fondasi stabilitas. Sebaliknya, Sanjaya tumbuh dengan kesadaran akan rapuhnya jalan damai.
Sanjaya meyakini bahwa kekuasaan hanya dapat bertahan melalui kekuatan. Ketika tiba gilirannya memimpin, ia memilih jalur penaklukan, memperluas wilayah, dan meneguhkan Mataram lewat perang.
Hal yang kontras ini menjadi titik pijak narasi Murdono yang menegaskan bahwa diplomasi dan perkawinan dinasti mungkin membuka pintu, tetapi kekuatanlah yang menjaga agar pintu itu tetap terbuka. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri hal itu dapat menjadi beban sejarah bagi pewaris kekuasaan.
“Di istana ini telah terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan, mulai dari kakek hingga ke anak, cucu dan cicit… Semua dilakuan dengan penuh kebesaran. Namun, dibalik kebesaran itu, ada rahasia kelam. Perebutan kekuasaan dengan kekerasan, pengkhianatan, perselingkuhan,… Semuanya telah menciptakan luka abadi di hati pewarisnya.” (hlm. 567)
Mitos Kosmologis Jawa
Salah satu kekuatan utama novel ini terletak pada keberaniannya mengambil jarak dari mitos kosmologis Jawa yang selama ini mendominasi banyak tafsir akademik.
Benedict Anderson lewat bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia menjelaskan bahwa legitimasi politik Jawa kerap dibangun melalui imajinasi kosmik, di mana raja diposisikan sebagai poros antara makrokosmos dan mikrokosmos. Tafsir semacam ini melahirkan tradisi yang cenderung mengultuskan figur raja sebagai simbol harmoni.
Murdono tidak menafikan warisan itu, tetapi memilih untuk menempatkannya sebagai lanskap sejarah, bukan sebagai kerangka utama narasi. Sanjaya tidak digambarkan sebagai matahari atau gunung agung, melainkan sebagai manusia politik yang rasional, penuh kalkulasi, dan tahu kapan harus berunding serta kapan harus bertindak tegas.
Dengan pendekatan ini, Warisan 3 Kerajaan tampil realistis: menghadirkan kekuasaan sebagai arena manuver, kompromi, dan kekerasan, bukan sebagai entitas sakral yang tak tersentuh. Struktur naratifnya tidak linear, tetapi bergerak dalam spiral konflik yang terus berulang. Ini menciptakan kesan bahwa sejarah bukanlah garis lurus, melainkan pusaran dilema yang tak kunjung selesai.
Riak Kecil yang Tenggelam
Murdono menggunakan teknik narasi deliberatif, seolah memaksa pembaca untuk merasakan beratnya setiap keputusan politik. Dialog antartokoh tidak bombastis, melainkan penuh jeda, insinuasi, dan ketegangan yang tak diucapkan.
Bahasa yang digunakan cenderung formal, tetapi tidak kaku. Hal ini mencerminkan dunia istana yang penuh protokol, namun juga intrik. Atmosfer novel dibangun melalui deskripsi lanskap, ritual, dan gestur kekuasaan yang murung dan penuh ketegangan. Ia berhasil menciptakan suasana yang nyaris mistis, tanpa jatuh ke mistifikasi.
Namun di balik keberanian naratif dan bobot historisnya, Warisan 3 Kerajaan menyisakan satu kekosongan yang tak bisa diabaikan: rakyat nyaris tidak bersuara. Mereka hadir sebagai latar, bukan sebagai subjek.
Perang terjadi, kompromi elite berlangsung, dinasti berganti—tetapi suara mereka yang terdampak langsung oleh semua itu tenggelam dalam narasi istana. Tidak ada tokoh dari kalangan bawah yang diberi ruang untuk berbicara, berpikir, atau bahkan mempertanyakan keputusan para elite. Padahal, jika novel ini ingin menjadi refleksi tentang dilema kekuasaan, maka absennya perspektif rakyat justru memperlemah kompleksitas moral yang coba diangkat.
Kritik ini bukan sekadar tuntutan representasi, tetapi soal kedalaman etis. Ketika Sanjaya merenungi harga dari kejayaan yang ia bangun, refleksi itu terasa hampa karena tidak pernah benar-benar menyentuh penderitaan rakyat.
Tidak ada suara ibu yang kehilangan anaknya, tidak ada keluhan petani yang ladangnya dijarah, tidak ada tangisan dari mereka yang hidup di bawah bayang-bayang perang. Dilema moral yang ditawarkan novel ini bersifat vertikal—berputar di antara elite yang berpikir tentang kekuasaan, bukan horizontal yang menyentuh kehidupan nyata mereka yang harus menanggung akibatnya.
Sebuah Refleksi
Dalam khazanah fiksi sejarah Indonesia, novel ini menempati posisi yang cukup unik. Pramoedya Ananta Toer menulis Arok Dedes untuk menuturkan abad ke-13, Y.B. Mangunwijaya menghidupkan abad ke-17 lewat Trilogi Rara Mendut, sementara Bud Murdono memilih periode yang jauh lebih kabur: abad ke-7 ketika sumber sejarah amat terbatas.
Sejarawan M.C. Ricklefs melalui karyanya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern menyebut fase awal Mataram sebagai periode yang sulit dipetakan karena sumbernya fragmentaris dan penuh metafora. Justru di ruang kosong itulah fiksi sejarah berperan penting. Ia mengisi kekosongan dengan narasi yang plausible.
Keputusan ini bukan hanya berani secara tematik, tetapi juga menantang secara atmosferik. Murdono melakukan itu dengan keberanian literer, sehingga novelnya bukan hanya karya sastra, melainkan juga intervensi dalam kesadaran sejarah kita.
Walau tidak ditulis untuk menyinggung politik kontemporer secara langsung, pembaca mudah tergoda untuk menarik paralel dengan situasi hari ini. Situasi politik Indonesia pasca-2024 lebih sering menampilkan wajah kompromi elite, koalisi besar, dan konsensus yang rapuh.
Jika Sanjaya menegaskan pedang sebagai penentu, maka politik sekarang menunjukkan wajah yang lain: kompromi yang menyempitkan demokrasi. Namun dilema dasarnya tetap sama: apakah stabilitas yang lahir dari kompromi elite atau dari kekerasan dapat dianggap sah bila ongkosnya adalah partisipasi rakyat yang terpinggirkan?
Tiga Pelajaran Berharga
Kerangka dari Dan Slater dalam Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia masih relevan untuk membaca fenomena ini. Slater menyebut kompromi elite sebagai “pact” yang mampu menciptakan stabilitas sekaligus membatasi partisipasi publik.
Logika itu terlihat jelas dalam politik Indonesia pasca-reformasi, terutama setelah pemilu 2024. Konsensus elite tidak selalu melahirkan demokrasi yang inklusif, melainkan politik kartel yang membagi kursi dan rente.
Membaca Murdono dengan kacamata Slater membuat kita sadar bahwa jalan damai Senna, jalan pedang Sanjaya, dan jalan kompromi elite hari ini sesungguhnya berujung pada hal yang sama: stabilitas yang eksklusif.
Novel ini menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar kisah kejayaan, melainkan juga cermin dilema moral yang tak pernah usai. Anderson mengingatkan kita akan mitos kosmologis yang mengaburkan realitas politik Jawa. Murdono memilih untuk menolak bingkai itu, menghadirkan Sanjaya sebagai manusia politik yang mengandalkan kalkulasi dan kekuatan. Slater mengingatkan bahwa kompromi elite seringkali hanya melahirkan stabilitas semu.
Politik Indonesia hari ini meneguhkan kebenaran itu. Membaca novel ini, kita tidak hanya menoleh ke abad ke-7, tetapi juga bercermin pada abad ke-21.
Sebagai karya sastra, novel setebal 628 halaman ini tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi membuka ruang tafsir dan refleksi. Ia tidak menyuguhkan kenyamanan, tetapi ketegangan. Tidak menawarkan resolusi, tetapi pertanyaan. Tetapi, justru di sinilah letak kekuatan terbesarnya: ia tidak hanya menghidupkan masa lalu, tetapi juga mengajak kita menimbang ulang masa kini tentang bagaimana kekuasaan dibangun, dipertahankan, dan diwariskan.
Tapi dalam cermin itu, satu wajah tetap buram: rakyat yang tak bersuara. Mungkin, justru di situlah paradoks terbesar novel ini bersemayam: ia ingin menjadi cermin kekuasaan, tetapi cermin itu retak karena hanya memantulkan wajah para penguasa. Rakyat yang seharusnya menjadi medan paling nyata dari konsekuensi politik, tetap berada di luar bingkai.
Menimbang Ulang Logika Kekuasaan
Dalam dunia yang dibangun Murdono itu, kekuasaan adalah urusan istana, dan istana adalah panggung utama. Tapi sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang berkuasa. Ia juga hidup dalam tubuh mereka yang dikorbankan, dalam suara-suara yang dibungkam, dalam luka-luka yang tak sempat menjadi narasi. Ketika novel ini memilih untuk tidak memberi ruang pada suara-suara itu, ia kehilangan kesempatan untuk memperdalam dilema moral yang coba diangkat.
Namun justru karena keberanian dan kekurangannya itulah, Warisan 3 Kerajaan layak dibaca dan diperdebatkan. Ia bukan karya yang nyaman, bukan pula narasi yang selesai. Ia adalah provokasi literer yang mengajak kita menimbang ulang logika kekuasaan.
Dalam politik Indonesia yang semakin tertutup oleh konsensus elite, novel ini menjadi pengingat bahwa stabilitas bukanlah tujuan tunggal. Segala bentuk kekuasaan selalu membawa ongkos yang harus dibayar, termasuk oleh mereka yang tak pernah diberi kesempatan untuk suara.
Virdika Rizky Utama. Direktur Eksekutif PARA Syndicate
