Pada abad yang lalu, ide antikolonialisme tidak hanya menyeruak di negeri-negeri jajahan, melainkan juga di pusat imperium kekuasaan kolonial.
Hal tersebut tak terkecuali bagi Belanda. Di sana, suara-suara kritis atas kolonialisme muncul terutama dari kalangan politik Kiri seperti Partai Komunis Belanda (Communistische Partij van Nederland, CPN). Melalui surat kabar hariannya, De Tribune (terbit 1909 hingga 1930-an), CPN gencar memuat kritik anti-kolonial yang terutama diterapkan oleh Belanda di Indonesia.
Namun, beragam pandangan kritis yang disuarakan oleh CPN dan De Tribune kerap mendapat tentangan. Hal ini justru datang dari kalangan politik Kiri sendiri, terutama Partai Buruh Sosial-Demokratik (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP) dengan surat kabar hariannya, Het Volk. Sejarawan politik Gerrit Voerman meriwayatkan bahwa pertentangan di antara dua kubu itu telah terjadi sejak waktu lama, yang dimulai dari isu Revolusi Februari Rusia tahun 1917.
Isu kolonialisme juga tidak luput dari pertentangan De Tribune dan Het Volk. Pada bulan September 1936, dua harian Kiri Belanda tersebut memperdebatkan kolonialisme yang tengah terjadi di Palestina. Pangkal dari perdebatan ini adalah pidato Chaim Weizmann (presiden Zionist Organization, ZO) yang dikomentari secara negatif oleh De Tribune dan kemudian memancing reaksi Het Volk.
Perdebatan De Tribune dan Het Volk tersebut bukanlah sekadar cekcok kosong. Alih-alih, perdebatan itu justru mengungkapkan apa sebenarnya masalah utama dari kolonialisme. Seperti dapat dilihat melalui tulisan ini, hal itu muncul dari sikap masing-masing surat kabar tersebut: mendukung dan menolak kolonialisme.
Atas Nama Modernisasi
Reaksi yang Het Volk berikan terhadap komentar negatif De Tribune atas pidato Weizmann dimuat dalam kolom bertajuk “Men Spreekt over” yang terbit pada 24 September 1936. Secara umum, kolom tersebut menilai bahwa De Tribune telah menyerang Weizmann tanpa dasar yang jelas. Dalam tulisannya, Het Volk menyebut bahwa De Tribune melakukan “serangan tak beralasan terhadap Prof. Dr. Weizmann.”
Menurut De Tribune, “pidato-pidato indah” Weizmann tidak mengubah fakta bahwa kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina telah “secara serius mengguncang kehidupan primitif para petani Arab.” Surat kabar tersebut juga menilai klaim bahwa komunitas Yahudi membawa dampak positif bagi Palestina tidak lebih dari sekadar omong kosong.
Menanggapi hal itu, Het Volk justru menyindir posisi De Tribune. Menurutnya, ironis jika surat kabar yang menganggap dirinya progresif malah menolak modernisasi di Palestina dan memprioritaskan kondisi yang disebutnya sebagai “primitif.” Het Volk menegaskan bahwa, terlepas dari tudingan tersebut, pembangunan Yahudi tetap membawa manfaat di Palestina.
Seperti yang Het Volk tulis:
“‘Pidato-pidato indah’-nya [Weizmann] menurut surat kabar tersebut [De Tribune] sama sekali tidak mengubah fakta bahwa kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina telah ‘secara serius mengguncang kehidupan primitif para petani Arab.’ Kebaikan orang-orang Yahudi di Palestina adalah sebatas omong kosong menurut organ komunis itu. … Dari sini tampak bahwa sebuah surat kabar yang menganggap dirinya progresif justru menolak modernisasi di negeri kuno dan lebih mengutamakan hal-hal ‘primitif’! … Dengan menyebutnya ‘omong kosong’ tidak akan mengubah fakta bahwa pembangunan Yahudi dan Palestina telah menjadi berkat.”
Dapat dilihat bahwa Het Volk, berdasarkan pidato Weizmann yang dikritik oleh De Tribune, mendukung praktik kolonial Yahudi di Palestina karena alasan modernisasi, sesuatu yang disebut sebagai “kebaikan” dan “berkat.” Oleh karenanya, Het Volk menyerang balik kritik De Tribune tersebut dengan menuduhnya sebagai sebuah sikap anti-modernisasi, yaitu dukungan untuk mempertahankan kehidupan lama masyarakat Palestina yang notabene merupakan kalangan petani bangsa Arab.
Politik Penghancuran
Beberapa waktu kemudian, De Tribune membalas serangan tersebut melalui kolom berjudul “Kort en Bondig!” yang terbit pada 26 September 1936. Dalam tulisannya, harian komunis itu justru mengembalikan tuduhan anti-modernisasi kepada kubu Het Volk. Alasannya, majalah bulanan milik SDAP, yaitu De Socialistische Gids, ternyata juga memuat argumen serupa dengan yang diajukan De Tribune. Tulisan tersebut merupakan karya Rudolf Levy yang menjelaskan bahwa kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina telah mengganggu “struktur masyarakat feodal” setempat.
Seperti yang De Tribune tulis:
“Edisi terbaru ‘Socialistische Gids’ menarik perhatian kami, dengan artikel dari dr. Rudolf Levy tentang Palestina. Sebuah artikel, yang tidak sepenuhnya kami setujui, tetapi setidaknya ditulis oleh seorang ahli. Dr. Levy di situ menjelaskan struktur masyarakat feodal dari Palestina Arab dan kemudian melanjutkan: ‘Kedatangan orang-orang Yahudi menjadikan sistem kuno ini sampai terguncang hebat.’ Persis, seperti yang juga telah kami katakan!”
Selanjutnya De Tribune menjawab pertanyaan terkait sikap anti-kolonial mereka. De Tribune menjelaskan bahwa pendirian mereka ini bukanlah tentang pro atau anti terhadap modernisasi Palestina, melainkan murni mengenai penolakan atas “politik kolonial” yang membawa “dampak penghancuran” dari sudut pandang masyarakat terjajah.
Di titik ini, De Tribune juga menyatakan bahwa sikap anti-kolonial mereka adalah universal. Sebab, politik kolonial tidak hanya terjadi di Palestina, melainkan juga di banyak negeri lain termasuk Indonesia.
Seperti yang De Tribune tulis:
“Mari kita sekarang pahami dengan baik: kami menentang politik kolonial, seperti yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia dan kami juga telah menentangnya, seperti orang-orang Yahudi atas perintah dari Inggris di Palestina melaksanakan sebuah politik yang serupa. Kami menentang hal itu di atas segalanya, karena dampak penghancurannya.”
Dengan demikian, sikap De Tribune bukanlah sesederhana anti-modernisasi atau ingin mempertahankan struktur masyarakat feodal (sistem kuno) Palestina. Alih-alih, apa yang De Tribune permasalahkan adalah politik kolonial Yahudi sebagai sesuatu yang menghancurkan. Sebelum politik kolonial datang, masyarakat Palestina telah memiliki kehidupan yang dibangun sepenuhnya oleh diri mereka sendiri. Namun, kolonialisme kemudian datang dan melakukan politik penghancuran.
Perang Suara
Meminjam frasa intelektual publik Hilmar Farid, perdebatan De Tribune dan Het Volk ini adalah sebuah wujud “perang suara.” Ini merupakan sebuah pertarungan ide di antara pandangan yang mewakili pemikiran anti-kolonial melawan pandangan lain yang mewakili cara pikir kolonial.
Dalam kasus De Tribune versus Het Volk, cara pikir kolonial ditunjukkan dengan pandangan bahwa kolonialisme yang diterapkan Yahudi (Zionis) dan Inggris adalah sebuah upaya memodernisasi Palestina. Sedangkan, pemikiran anti-kolonial ditunjukkan dengan pandangan bahwa kolonialisme tersebut merupakan penghancuran terhadap hak atas mekanisme hidup yang telah dibangun masyarakat Palestina sejak waktu lama.
Kolonialisme Merenggut Keberdayaan Diri
Pada akhirnya, perang suara De Tribune versus Het Volk ini juga mengungkap masalah utama dari kolonialisme. Betapapun kolonialisme dianggap membawa modernisasi, ia tetap saja merenggut hak sebuah masyarakat atas kehidupan yang seharusnya dibangun dan hanya boleh ditentukan oleh diri mereka sendiri.
Dalam konteks Indonesia, sejarawan Thee Kian Wie menerangkan ketika diwawancarai Prisma bahwa meski kolonialisme membawa pembaharuan yang bersifat positif, seperti administrasi pemerintahan modern, ia telah menyebabkan ketidakberdayaan bumiputra (orang-orang Indonesia) untuk bisa memberi pengaruh-pengaruh yang bersifat stimulasi di dalam ekonomi. Padahal, bumiputra dapat dengan leluasa melakukan inisiatif semacam itu sebelum kekuasaan kolonial datang.
Hal tersebut menandaskan bahwa kolonialisme, baik di Palestina, Indonesia, maupun di negeri manapun di dunia, telah merenggut keberdayaan diri (self-determination) setiap masyarakat yang seharusnya berdaya. Hal ini juga tak terkecuali bagi masa kini. Waktu silih berganti, namun praktik-praktik kolonial terus bertahan bahkan di Palestina, yang telah diperdebatkan De Tribune dan Het Volk sejak hampir seabad lalu. Oleh karenanya, kini menjadi relevan untuk tetap menolak praktik kolonial di Palestina, terutama karena alasan penghancuran atas keberdayaan diri mereka.
Rahman C. Adiatma adalah alumnus program sarjana Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Rahman tengah aktif sebagai edukator museum dan menulis sejarah pendidikan tinggi serta ilmu pengetahuan dan ia juga menaruh minat pada sejarah intelektual, khususnya pemikiran politik di Indonesia pada masa kolonial.