Belakangan, panen raya justru dirayakan oleh mereka yang memegang senjata, bukan petani yang memegang cangkul dan penampi.
Pernahkah kamu melihat unggahan soal panen raya yang dihadiri oleh tentara atau polisi? Kalau pernah, izinkan saya untuk mengajak kamu mengingat kembali unggahan-unggahan tersebut. Kamu merasa ganjil? Jika iya, mari kita bersalaman!
Saya merasa aneh ketika belakangan ini saya menemukan konten maupun berita acara seremonial panen raya komoditas pertanian yang dihadiri oleh presiden, tentara, dan polisi. Makin aneh lagi, ketika melihat unggahan yang berisi kehadiran presiden secara daring dalam suatu acara panen raya di Barito Kuala. Betul bahwa ini menunjukkan komitmen dari presiden yang memprioritaskan ketahanan pangan dalam programnya, tapi kenapa kok sebegitunya?
Keterlibatan tentara dan polisi pada kegiatan panen raya dapat ditemukan melalui berbagai akun media sosial pemerintah. Misalnya, Kodam, Koramil, Polda. Tak jarang, konten tentang panen raya itu juga ditemukan di akun dengan jenama info diikuti nama wilayah. Bagi saya, ini seolah memberikan narasi jika keberhasilan produksi pangan nasional tak luput dari campur tangan mereka yang “berseragam”.
Namun sebenarnya, apakah benar kesuksesan itu terjadi karena tangan-tangan terlatih di militer?
Keterlibatan Tentara dan Polisi dalam Produksi Pangan
Jawaban singkatnya adalah, ya.
Polisi dan tentara memiliki keterlibatan dalam produksi pangan nasional. Kedua institusi ini belakangan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya melancarkan cita-cita luhur untuk mendorong produksi pangan nasional. Targetnya adalah pemenuhan pangan nasional dari hasil produksi nasional, tanpa impor. Istilah lain yang mungkin kamu sering dengar-yang juga jamak ditemukan saat era Orde Baru-adalah “swasembada pangan”.
Keterlibatan kedua institusi ini dalam urusan pangan terlihat sangat serius dan ambisius. Seperti yang diwartakan oleh Kompas, institusi Polri telah membentuk program “Polisi Penggerak Ketahanan Pangan” di seluruh Indonesia. Polri dalam hal ini ditunjuk sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara petani dan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memastikan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Sementara itu, Polri telah merinci empat program utama Polri dalam menyukseskan program ketahanan pangan RI. Di antaranya, program pekarangan pangan bergizi, program pemanfaatan lahan produktif, program pengawasan distribusi, dan program rekrutmen personel Polri dengan kompetensi pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat.
Catatan Suseno dan Suyatna menyebutkan bahwa peran tentara dalam urusan pangan sudah terjadi sejak era Orde Baru dengan adanya program Bimbingan Massal (Bimas). Program ini kemudian dianggap mampu mendorong swasembada beras di Indonesia pada tahun 1984. Catatan sejarah ini dianggap menjadi preseden penting bahwa keterlibatan tentara dalam urusan pangan mampu mendongkrak produksi untuk mencapai swasembada beras.
Seiring berjalannya waktu, kolaborasi antara Kementan dan TNI dalam program pangan selalu dilakukan. Misalnya, penandatangan Kesepakatan Bersama Kementerian Pertanian dan TNI dalam program pembangunan pertanian tahun 2012, penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan TNI pada tahun 2020, dan yang terbaru, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementan dengan TNI AD pada 29 Februari 2024.
Berkaca dari Peristiwa Merauke
Bantuan militer dalam mengelola ketahanan pangan RI ternyata meninggalkan efek negatif. Salah satunya seperti yang ditulis oleh Laksmi Savitri dalam karyanya yang berjudul Nekropolitik Negara: Militerisasi Produksi Pangan di Tanah Malind Anim. Ia menceritakan pengalaman pahit yang harus ditelan oleh petani Merauke di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Tepatnya pada tanggal 23 Juli 2024, kegiatan simulasi smart farming yang digadang-gadang memberi pengharapan, berubah membawa petaka bagi para petani.
“Ketika tiba hari simulasi smart farming yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, banyak warga yang rupanya dikecewakan oleh peristiwa tersebut. Bukan saja karena pengawalan yang ketat sehingga bahkan kepala-kepala kampung dan kepala distrik tidak boleh masuk ke lokasi upacara, tapi juga karena semua proses pengerjaan sawah percobaan yang dipanen tersebut dikerjakan melulu oleh tentara. Pemilik sawah sempat protes karena sawahnya yang sudah ditanami padi dan menuju panen, digasak oleh traktor tentara. Ia meminta ganti rugi Rp190 juta, tapi lama kemudian setelah acara panen raya berlalu dan hampir dilupakan, pemilik sawah dikabarkan baru dibayar entah berapa. Para petani di sekitar lokasi sawah tersebut menceritakan bahwa tentara-tentara yang datang dengan alat traktor itu seperti belum pernah pegang alat dan baru belajar. Tanah dibajak tanpa aturan, sehingga tanahnya menjadi kubangan lumpur yang sangat dalam. Mereka sampai meragukan apakah nanti padinya bisa dipanen karena kondisi tanah lumpur yang dalam tersebut”.
Stop Menormalisasi Keterlibatan Koersif
Kemunculan masif militer dalam urusan pangan yang serempak dipublikasikan di media sosial seolah menjadi solusi ini, bagi saya adalah masalah serius.
Saya khawatir, publik akan percaya keterlibatan mereka bak secercah cahaya. Padahal, bayangan gelap tentang kegagalan optimalisasi kegiatan pertanian yang dilakukan oleh pemilik seragam loreng dan cokelat lebih berbinar terang.
Baik foto maupun caption yang diunggah menunjukkan bagaimana posisi dari tentara dan polisi hadir untuk membantu petani dalam mengelola lahan. Namun, hal ini terkesan kosong. Alih-alih membantu, kedua institusi ini justru terkesan mengintervensi. Mereka muncul sebagai pihak yang sekonyong-konyong menyerap keuntungan dari hasil kerja keras tenaga kerja pada lahan pertanian tanpa benar-benar tahu apa yang menjadi permasalahan selama proses pengerjaan lahan tersebut.
Sebagai penutup, munculnya tokoh-tokoh Polri dan TNI di setiap unggahan panen raya menunjukkan keterlibatan yang bersifat koersif. Memunculkan petani sebagai subjek utama dalam wacana pangan justru hal yang paling penting. Ini bertujuan sebagai penyeimbang narasi, sekaligus mengembalikan fokus pada mereka-yang sesungguhnya berada di jantung persoalan.
Andika. Baru saja menyelesaikan studi Antropologi di Universitas Indonesia.
