Sungguh, saya mengernyitkan dahi ketika melihat nama seseorang, termasuk pejabat negara, ditulis dengan gelar akademik yang berderet-deret. Nama yang mestinya cukup dua atau tiga kata tiba-tiba berubah menjadi satu baris penuh. Gelar berjejal di depan pedan belakang nama, seolah-olah tanpa semua itu seseorang belum cukup layak dihormati.
Saya tidak memusuhi gelar. Banyak orang yang menempuh pendidikan bertahun-tahun untuk mendapatkannya, menghabiskan waktu membaca, meneliti, menulis, dan mempertanggungjawabkan ilmunya.
Yang membuat saya risih adalah ketika gelar tidak lagi hanya menunjukkan latar pendidikan, tetapi juga ikut menentukan siapa yang dianggap pintar, siapa yang layak didengar, bahkan siapa yang pantas dihormati.
Naga-naganya, kita mulai membuat berhala dengan cara yang lebih halus. Kita tidak menyembah patung, tetapi kita bisa menundukkan kepala di hadapan rangkaian huruf setelah nama seseorang.
Kita terpukau pada “Dr.”, “PhD.”, “Prof.”, dan sederet gelar lain sebelum memeriksa gagasannya. Pun, ketika orang tanpa gelar menyampaikan pendapat yang masuk akal, kita kerap buru-buru bertanya, “Dia siapa?” Seolah-olah kebenaran juga membutuhkan ijazah untuk berbicara.
Ketika Gelar Menjadi Simbol Status
Masalahnya tidak terletak di gelarnya. Masalahnya muncul ketika gelar akademik tidak lagi sekadar menunjukkan pendidikan yang telah ditempuh, tetapi mulai diperlakukan sebagai tanda status dan kelayakan seseorang.
Gelar akademik seharusnya menunjukkan pendidikan yang telah ditempuh seseorang. Namun, di antara kita, gelar kadang berubah menjadi semacam tanda kelas sosial.
Pierre Bourdieu–sosiolog Prancis yang banyak membahas pendidikan, budaya, dan ketimpangan sosial–menyebut pendidikan, pengetahuan, dan kualifikasi sebagai bagian dari cultural capital. Sederhananya, apa yang kita pelajari bisa menjadi modal untuk mendapatkan pengakuan tertentu di tengah masyarakat. Gelar pun bisa ikut bekerja seperti itu; bukan lagi sekadar keterangan pendidikan, tetapi juga membawa status.
Lihat saja kebiasaan kita sehari-hari. Ada nama yang ditulis dengan gelar sepanjang gerbong kereta, bahkan ketika gelar tersebut tidak ada hubungannya dengan acara yang sedang dihadiri. Ada pula orang yang memperkenalkan seseorang dengan menyebutkan seluruh gelarnya, seolah-olah gelar itu menjadi alasan utama mengapa kita harus mendengarkannya.
Di sinilah kita perlu berhati-hati. Kita boleh menghormati seseorang karena ilmu yang dimilikinya. Namun, kita jangan sampai menghormati huruf-huruf yang menempel di belakang namanya. Gelar tidak membuat argumen otomatis benar. Pun, gelar sejatinya tidak membuat seseorang kebal terhadap kekeliruan.
Thorstein Veblen–ekonom dan sosiolog Amerika–pun, ketika membahas conspicuous consumption atau konsumsi mencolok, menunjukkan bagaimana sesuatu dapat dipertontonkan untuk memperoleh pengakuan sosial. Ia memang tidak sedang membicarakan gelar akademik.
Namun, gagasan itu membantu kita membaca kebiasaan yang mirip, yakni ketika sesuatu yang semula berfungsi berubah menjadi simbol yang sengaja dipamerkan untuk menunjukkan status.
Mungkin sudah waktunya kita mengubah kebiasaan. Ketika seseorang berbicara, dengarkan dulu pikirannya. Periksa argumennya. Lihat rekam jejaknya. Gelarnya boleh kita ketahui, tetapi jangan menjadikannya jalan pintas untuk menilai isi kepala seseorang.
Kalau setiap pendapat harus lebih dulu melewati pemeriksaan gelar, kita bukan sedang menghormati ilmu. Kita sedang memuja simbolnya.
Ketika Gelar Mengalahkan Gagasan
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika gelar mulai menggantikan gagasan. Seseorang dianggap layak dipercaya bukan karena apa yang dikatakannya, melainkan karena deretan huruf yang mengikuti namanya. Padahal, pendidikan tinggi tidak pernah menjadi jaminan bahwa setiap pendapat yang keluar dari mulut seseorang pasti benar.
Kita sering menyaksikan bagaimana pendapat seorang bergelar tinggi diterima dengan lebih mudah, sementara pendapat orang yang tidak memiliki gelar akademik diperlakukan dengan curiga.
Argumen yang disampaikan bisa saja masuk akal. Namun, gelar dan latar pendidikan orang yang menyampaikannya kerap lebih dulu dipersoalkan, seolah-olah hanya mereka yang memiliki “kualifikasi” tertentu yang berhak ikut berbicara. Cara berpikir semacam ini membuat gelar berubah menjadi tiket masuk ke ruang percakapan.
Padahal, ilmu justru tumbuh dari kebiasaan menguji. Gagasan yang baik semestinya diuji melalui argumen, bukti, dan pengalaman, bukan disahkan hanya karena siapa yang mengucapkannya. Gelar boleh memberi tahu kita dari mana seseorang menempuh pendidikan, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan seberapa baik ia menggunakan pengetahuannya.
Di sinilah masyarakat kita perlu belajar membedakan antara otoritas keilmuan dan otoritas simbolik. Seorang dokter tentu memiliki kewenangan keilmuan ketika berbicara tentang diagnosis atau pengobatan. Seorang ahli hukum memiliki kompetensi tertentu dalam membahas persoalan hukum. Namun, ketika pembicaraan bergeser ke persoalan lain, gelar tidak serta-merta membuat pendapatnya lebih benar ketimbang pendapat orang lain.
Kita pun perlu berhenti memperlakukan gelar sebagai semacam jimat sosial. Nama dengan sederet gelar memang terlihat mengesankan. Namun, masyarakat yang terbiasa berpikir kritis tidak semestinya mudah terpesona oleh tampilan nama. Yang lebih penting adalah apa yang dikerjakan, apa yang ditulis, apa yang dikatakan, dan apakah semua itu dapat dipertanggungjawabkan.
Ilmu mestinya membuat seseorang makin rendah hati di hadapan pengetahuan, bukan makin sibuk menunjukkan titel. Sebab, ketika gelar sudah lebih sering dipakai untuk meminta penghormatan daripada menunjukkan pertanggungjawaban keilmuan, yang kita rawat bukan lagi budaya ilmu. Kita sedang merawat budaya status.
Melampaui Berhala Gelar
Barangkali persoalan gelar ini tidak bisa dilepaskan dari satu kebiasaan lama yang belum benar-benar selesai kita tinggalkan, yakni kegemaran menempatkan manusia pada tangga-tangga status.
Mochtar Lubis, dalam Manusia Indonesia, pernah mengkritik watak feodal yang membuat seseorang mudah memberi hormat kepada kedudukan, pangkat, dan simbol kekuasaan. Buku yang berasal dari pidato kebudayaannya pada 1977 itu memang bukan hasil penelitian empiris dan tidak tepat untuk diperlakukan sebagai gambaran mutlak tentang seluruh manusia Indonesia. Namun, kritiknya tentang feodalisme tetap menarik untuk direnungkan.
Hari ini bentuknya mungkin sudah berubah. Kita tidak selalu menunduk di hadapan bangsawan, kita bisa saja menunduk di hadapan gelar, seperti “Dr.”, “Prof.”, “Ph.D.” dan sederet titel lain ditempatkan seolah-olah menjadi penanda bahwa seseorang berada satu tingkat lebih tinggi ketimbang manusia lain. Nah, di sinilah gelar akademik dapat berubah menjadi feodalisme dalam pakaian baru.
Pram (panggilan akrab Pramoedya Ananta Toer) mengingatkan kita pada persoalan yang lebih mendasar melalui Bumi Manusia. Tokoh Minke digambarkan berhadapan dengan masyarakat yang masih kuat dengan struktur feodal, sementara pendidikan membuka jalan baginya untuk mengenali dunia, berpikir, menulis, dan mempertanyakan kedudukan yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang lumrah.
Berbagai kajian terhadap novel itu pun menunjukkan kekuatan tema perlawanan terhadap feodalisme serta gagasan bahwa pendidikan dapat menjadi jalan menuju kesetaraan.
Artinya, pendidikan semestinya membebaskan manusia dari sekat-sekat status, bukan menciptakan sekat baru. Gelar seharusnya membuat pemiliknya makin bertanggung jawab atas ilmu yang diperolehnya, bukan makin sibuk meminta pengakuan.
Kita boleh bangga atas gelar yang diraih setelah bertahun-tahun belajar. Itu bagian dari jerih payah yang patut dihargai. Namun, penghormatan paling layak bukan diberikan kepada rangkaian huruf di belakang nama. Penghormatan mestinya tumbuh dari pikiran yang jernih, kerja yang nyata, sikap yang adil, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan.
Sebab sejatinya, manusia tidak menjadi lebih tinggi hanya karena gelarnya lebih panjang. Dan ilmu tidak menjadi lebih benar hanya karena ditulis setelah nama seseorang.
Kalau pendidikan akhirnya hanya melahirkan manusia yang sibuk menunjukkan gelar, mungkin kita memang sudah berpendidikan, tetapi belum tentu sudah terdidik.
Mungkin kita memang perlu mulai belajar untuk biasa saja melihat gelar. Tidak setiap nama harus dipanjangkan; tidak setiap perkenalan harus dibacakan seperti daftar riwayat hidup.
Jikalau yang pertama kali kita lihat dari seseorang adalah gelarnya, jangan-jangan kita sudah terlalu lama hidup dalam kebiasaan menilai manusia dari pangkat dan tanda kehormatan yang melekat padanya.
Toh, ketika semua titel itu dilepas, kita kembali menjadi manusia biasa. Duduk di kursi yang sama, makan dari piring yang sama, dan pada akhirnya sama-sama akan dipanggil dengan nama kita sendiri.
Gelar boleh panjang, tetapi jangan sampai jarak kita dengan sesama manusia ikut memanjang. Sebab pendidikan mestinya membuat kita makin egaliter, bukan makin pandai merasa lebih tinggi.
Sumber foto: Pexels.com
