Gerakan Literasi Orang Muda Adat Melestarikan Alam dan Budayanya 

Ide Utama

Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, tapi sinar matahari tampak sudah redup tersingkap perbukitan dan pepohonan yang lebat. Sore itu kami mengunjungi salah satu wilayah adat yang ada di Kabupaten Lebak, Banten, yaitu Kasepuhan Jamrut. 

Kampung ini berada di Desa Wangunjaya yang berjarak ±137 km dari Monumen Nasional, Jakarta, dengan waktu tempuh sekitar 4-5 jam. Bentang jalan yang turun-naik perbukitan mewarnai perjalanan kami untuk bisa tiba ke kampung ini. Terasering persawahan juga kerap kami jumpai selama perjalanan. 

Setibanya disana, kami disambut anak-anak yang sedang berkegiatan di saung. Lokasi saung tersebut tepat berada di depan rumah salah satu warga di Kasepuhan Jamrut. Saung ini menjadi pusat kegiatan belajar anak-anak yang bertajuk Taman Baca Masyarakat (TBM) Gardu Literasi. Sesuai dengan namanya, saung ini memang berupa gardu, yakni bangunan kecil atau gubuk tradisional Sunda yang terbuat dari kayu, serta berada di pinggir jalan seperti pos jaga. 

Bangunan Taman Baca Masyarakat (TBM) Gardu Literasi di Kasepuhan Cikareo, bagian atau cabang dari Kasepuhan Jamrut. Sumber foto: Bambang Tri Daxoko

Gardu Literasi diinisiasi oleh salah satu perempuan muda adat, yakni Tati (21 tahun). Ia juga dibantu oleh beberapa temannya yaitu Uniah (18 tahun) dan Andri (25 tahun) menjadi fasilitator Gardu Literasi. 

Bangunan Gardu Literasi didirikan secara swadaya oleh keluarga Tati, persis di depan rumahnya. Mereka mendukung kegiatan Tati bersama anak-anak dan orang muda lainnya di Kasepuhan Jamrut, termasuk bersama Forum KAWAL (Konsolidasi dan Advokasi Wilayah Adat Lebak)—organisasi kaum muda adat lintas Kasepuhan di Kabupaten Lebak.

Pentingnya Literasi Adat bagi Pendidikan Anak

Gardu Literasi yang dirintis sejak pertengahan tahun 2025 ini berawal dari keresahan pribadi mengenai minimnya tingkat literasi anak-anak di kampungnya. Tati mengaku prihatin dengan situasi tersebut. Keprihatinan itu muncul dari banyaknya anak-anak berusia kelas 6 SD yang belum lancar baca tulis. Bahkan hal ini juga ditemukan pada anak-anak yang sudah duduk di bangku SMP. Selain itu, masih banyak anak-anak yang meskipun sudah bisa baca tulis, namun belum dapat memahami perihal yang dibaca atau ditulisnya.

Selain itu, tujuan didirikannya Gardu Literasi adalah menjadi tempat bagi anak-anak untuk mengenal dan mempelajari pengetahuan budaya dan tradisinya sebagai masyarakat adat.

“Dibuat Gardu Literasi itu sebenarnya itu kayak pembudayaan, atau ngasih tahu mereka bahwa mereka itu masyarakat adat,” ungkap Tati. 

Upaya ini dilakukan dengan cara menggali pengetahuan lokal, belajar tentang pengetahuan adat, hingga mendokumentasikan tumbuhan obat yang digunakan sebagai obat tradisional. 

Harapannya anak-anak yang ikut belajar di Gardu Literasi bisa sadar, memahami, bahkan bangga dengan identitasnya sejak dini sebagai masyarakat adat. Timbulnya rasa tanggung jawab menjadi generasi penerus budaya adat-istiadat di Kasepuhan Jamrut menjadi harapan tertingginya saat ini. 

Tati dan anak-anak sedang belajar bersama di Gardu Literasi. Sumber foto: Tati

Sebenarnya dalam pendidikan formal, pengetahuan tentang budaya, adat-istiadat, dan sejenisnya diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal (Mulok) yang bermaksud membentuk pemahaman tentang potensi di daerah tinggalnya, termasuk seni budaya dan adat-istiadat.

Di Provinsi Banten juga ada pengembangan kurikulum muatan lokal, tetapi materi utama yang diformalkan hanya pencak silat, rampak bedug, dan membatik Banten. Pengaturan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 tahun 2014. Di tingkat Kabupaten Lebak, mandat tentang muatan lokal baik yang diatur dalam peraturan daerah, surat keputusan bupati, dan peraturan bupati meliputi kurikulum bahasa dan sastra Sunda, serta penggunaan, pemeliharaan, pengembangan bahasa daerah, pakaian, dan pangan lokal. 

Namun, tampaknya mandat ini belum merata diterapkan pada setiap sekolah di Kabupaten Lebak. Beberapa kaum muda adat di Kasepuhan Banten Kidul yang sudah mengenyam pendidikan menengah mengaku bahwa belum ada pengenalan budaya dan adat-istiadat Kasepuhan selama pembelajaran di kelas. Adapun hanya membahas sejarah tentang budaya Banten secara umum. 

Adanya persepsi negatif mengenai ritual adat seperti Seren Taun—upacara adat yang dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas hasil panen padi yang baik—menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pendidikan budaya berbasis adat Kasepuhan. Namun, kini, dukungan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak cukup berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang budaya Kasepuhan. Seren Taun kini diakui sebagai salah satu warisan budaya agraris di Kabupaten Lebak. 

Meskipun begitu, upaya ini tidak otomatis membuat pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya dan adat-istiadat khususnya Kasepuhan meningkat signifikan. Formalisasi kurikulum muatan lokal tersebut membutuhkan bahan ajar yang terstandarisasi dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Kedua hal ini dapat diupayakan dengan menetapkan prioritas kebijakan yang komprehensif, serta alokasi anggaran yang memadai. 

Mempelajari Pengetahuan Lokal untuk Melestarikan Alam

Peserta Gardu Literasi juga banyak menggali pengetahuan lokal dari Kasepuhan Jamrut, termasuk dalam pelestarian alam. 

Bentuk pelestarian alam yang terkandung dalam nilai-nilai adat salah satunya adalah pengaturan tata ruang wilayah adat yaitu leuweung titipan dan leuweung garapan. Leuweung titipan merupakan hutan yang dititipkan oleh Olot atau orangtua terdahulu untuk dijaga (konservasi) dan diwariskan kepada incu putu (anak-cucu keturunan Kasepuhan Jamrut).

Leuweung titipan memiliki fungsi penyangga seperti menjaga ketersediaan air bagi sawah dan pemukiman yang ada di sekitarnya. Akses menuju kawasan ini dibatasi bahkan dilarang kecuali meminta izin kepada Olot atau Tetua Adat. 

Berdasarkan penelusuran Rimbawan Muda Indonesia (RMI), ada tiga kawasan leuweung titipan diantaranya Gunung Raong menjaga pasokan air bagi blok garapan Ciebingkeung, Gunung Ponok Sodong menjaga pasokan air ke Kampung Jamrut, dan Gunung Batu Pasir Putih menjaga ketersediaan air bagi blok garapan Cihanyawar. 

Anak-anak peserta belajar Gardu Literasi ikut melakukan penanaman bibit pohon picung di Gunung Cibotol, bagian dari wilayah Gunung Ponok Sodong atau Leuweung Titipan di Kasepuhan Jamrut pada 16 Juni 2026. Sumber foto: Forum KAWAL

Namun, pengetahuan lokal ini tidak diakui dalam sistem tata kelola hutan di Indonesia. Kementerian Kehutanan memiliki kebijakan tersendiri yang membagi hutan dengan tiga fungsi yakni hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Penetapan zonasi berdasarkan fungsi hutan pun memiliki logika tata ruangnya sendiri yang cenderung tidak mempertimbangkan tata ruang wilayah ala pengetahuan lokal atau adat. 

Meskipun Kasepuhan Jamrut memiliki tata ruang wilayah adat, namun hingga kini masih mengalami ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Wilayah adat Kasepuhan Jamrut dianggap tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan yang dikelola taman nasional dan Perum Perhutani, serta klaim HGU dari perusahaan. Masyarakat Kasepuhan Jamrut sudah mengadvokasi ulang pengakuan wilayah adat melalui skema penetapan Hutan Adat sejak tahun 2024, tetapi masih belum ada kepastian hingga kini. 

Karena itu, pengetahuan lokal masyarakat adat Kasepuhan Jamrut yang tumbuh dari pergumulan dengan alam juga terancam. Ketidakpastian hak-hak dasar yakni pengakuan dan penetapan wilayah adat membuat pengetahuan lokal masyarakatnya menjadi lebih rentan tergerus, karena mereka juga rentan tergusur dari tanah leluhurnya. Masyarakat “merasa tidak aman” dalam mengamalkan pengetahuannya karena tidak diakui sebagai pemangku hak atas tanah di wilayah adatnya sendiri (land tenure insecurity). 

Tati dan Uniah (sebelah kanan) sedang mengumpulkan pengetahuan tentang benih pangan lokal dari warga sekitar, termasuk berbagai varietas benih padi lokal yang umum disebut pare gede —jenis padi asli dari komunitas Kasepuhan dan tidak boleh diperjualbelikan. Sumber foto: Tati 

Mengarusutamakan Pendidikan Kontekstual 

Dalam mempelajari pengetahuan lokal, anak-anak peserta belajar di Gardu Literasi tidak hanya menjadi pihak yang menerima informasi saja. Mereka juga ikut serta dalam menggali informasi tersebut. Situasi belajar diatur supaya anak-anak bisa berpartisipasi aktif.

“Waktu menggali pengetahuan lokal, mereka ikutan. Kita nyamperin ke rumah Olot, wawancara. Jadi kita bagi pertanyaan, nanti anak-anak bertanya apa ke Olot. Jadi kita atur, supaya mereka gak cuma dengerin, tapi berani juga berbicara dan bertanya,” ungkap Tati. 

Mereka juga melakukan wawancara dengan warga sekitar. Dengan dibagi kelompok, mereka berpencar keliling kampung dan mewawancarai warga yang memiliki pengetahuan tentang tanaman obat. Informasi ini dikumpulkan secara perlahan, lalu jika sudah banyak, mereka ingin jadikan sebuah buku.

Tati mengaku bahwa upaya ini merupakan bagian dari penerapan materi pendidikan kontekstual yang didapatkan selama mengikuti Pelatihan Fasilitator Pendidikan Lingkungan —diselenggarakan RMI pada tahun 2024 untuk lokus wilayah adat Kasepuhan. Melalui metode belajar seperti ini, keterlibatan peserta belajar menjadi kunci dalam pembelajaran.

Bettina Lankard Brown, peneliti bidang pendidikan asal Amerika Serikat, menyebutkan bahwa pendidikan kontekstual memang berakar dari pendekatan konstruktivisme yang memerlukan peran aktif partisipan dalam membangun pengetahuan dan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. 

Metode ini juga sejalan dengan pendekatan pedagogi kritis yang dikenalkan Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf asal Brasil yang merintis pedagogi kritis, dalam karya fenomenalnya yakni Pedagogy of the Oppressed, di Indonesia diterjemahkan menjadi Pendidikan Kaum Tertindas. Ia mengkritik hegemoni pendidikan yang disebut banking education, yakni konsep pedagogis tradisional yang menempatkan guru sebagai pusat ilmu pengetahuan, lalu peserta didik menerima informasi secara pasif tanpa berpikir kritis. 

Paulo Freire mengenalkan pendidikan dialogis-problematizing yakni hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dengan sama-sama memproduksi pengetahuan sambil membangun nilai egaliter dan demokratis. Dan kegiatan belajar yang penuh dengan dialog dan partisipasi aktif semua pihak inilah yang sedang diupayakan Tati, Uniah, Andri, dan teman-teman lain dari Forum KAWAL di Kasepuhan. 

Pendidikan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai hubungan satu arah yang menempatkan seseorang sebagai sumber pengetahuan dan yang lain sebagai penerima, melainkan proses bersama untuk membangun kesadaran, kesetaraan, dan perubahan.

Sumber foto: Bambang Tri Daxoko

Siapa pun bisa punya pengalaman, pemikiran, dan gagasan. Kirim dulu pikiranmu, overthinking belakangan. 

Bagikan
WhatsApp
X
Facebook
LinkedIn
Email
Print

Khusus buatmu