Bali seringkali disebut sedang mengalami overtourism, kondisi dimana tempat wisata mengalami kelebihan jumlah wisatawan. Terutama Bali bagian Selatan; kepadatan wisatawan, pembangunan, kemacetan, banyaknya perantau, hingga persoalan ruang hidup menjadi masalah serius hari ini. Banyak pihak melihat kondisi tersebut sebagai akibat dari pengelolaan industri pariwisata yang buruk.
Lantas muncul kegelisahan yang menyelimuti kepala saya, jika semua orang tahu bahwa Bali sudah overtourism, mengapa masih banyak orang datang ke tempat ini?
Pertanyaan tersebut membawa pada satu kemungkinan lain: Bali sudah overload, kelebihan muatan.
Dari Surga Wisata ke Surga Investasi
Selama dua tahun belakangan (2024-2026), tinggal sebagai perantau yang pernah menggantungkan hidup pada industri pariwisata dan properti, saya melihat bahwa beban Bali tidak hanya datang dari wisatawan. Pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi telah menarik investasi, pembangunan properti, dan arus tenaga kerja dalam skala besar. Sementara itu, ruang hidup dan infrastruktur tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama.
Selama kurang lebih satu setengah tahun bekerja sebagai listing agent di sebuah perusahaan properti, saya mulai melihat perubahan Bali dari dekat. Secara sederhana, listing agent adalah penghubung antara pemilik properti dengan perusahaan agensi properti. Tugas utamanya adalah berburu properti dan menentukan harga pasar—terutama, di kawasan pariwisata—yang punya potensi manis untuk dijual. Lewat pekerjaan inilah saya melihat secara langsung satu dari banyaknya masalah di pulau ini. Bali tidak lagi sekadar “Surga Wisata” tempat orang berpelesir, ia bertransformasi menjadi “Surga Investasi”.
Wisatawan yang sebelumnya datang sebagai pelancong kini sebagian juga hadir sebagai digital nomad (pekerja yang tidak terikat waktu dan lokasi), pebisnis, bahkan investor. Properti menjadi salah satu bidang yang banyak dilirik. Pembangunan berlangsung masif dan terus bergerak mengikuti perubahan pasar.
Dulu hotel menjadi salah satu fondasi utama akomodasi pariwisata. Kini villa tumbuh di berbagai kawasan. Kebutuhan wisatawan akan privasi menjadi peluang baru bagi pasar. Villa dengan beragam ukuran, konsep, dan harga berjamur di kawasan wisata. Ditambah lagi, kini sudah banyak platform khusus yang memudahkan wisatawan mencari akomodasi yang menawarkan privasi lebih.
Robert Fletcher, seorang sosiolog asal Amerika Serikat menjelaskan bahwa hadirnya platform seperti Airbnb ataupun sejenisnya mendorong bergesernya area pariwisata dari jalur utamanya—dengan demikian area pariwisata semakin meluas.
Perubahan tersebut semakin terasa setelah pandemi Covid-19, terutama dalam laporan ABC News Indonesia, tentang perkembangan pariwisata Bali yang bergeser dari Kuta, kemudian Seminyak, hingga Canggu dan wilayah sekitarnya.
Canggu menjadi contoh paling mudah untuk melihat perubahan tersebut. Pada tahun 2020, kawasan sekitar Canggu masih menyisakan pemandangan sawah dalam perjalanan menuju Pantai Batu Bolong.
Empat tahun kemudian, pemandangan itu berubah. Sawah semakin menyempit. Ruang-ruang di sepanjang jalan menuju Batu Bolong dipenuhi villa, toko, restoran, dan berbagai bangunan yang menopang kebutuhan wisatawan. Pembangunan kemudian bergerak lebih jauh hingga Nyanyi, yang sudah masuk wilayah Kabupaten Tabanan.
Ketika Canggu semakin padat dan harga tanah semakin tinggi, kawasan lain mulai dilirik sebagai ruang baru untuk investasi. Tabanan, Ubud dan Uluwatu menjadi sekian banyak tujuan ekspansi.
Di sinilah pariwisata bertemu dengan industri properti.
Ketika Tanah Menjadi Komoditi
Ada anggapan umum bahwa investor asing datang ke Bali, membeli tanah milik masyarakat lokal. Kenyataannya tidak selalu demikian.
Salah satu praktik justru sering terjadi adalah penyewaan hak atas tanah dalam jangka panjang (leasehold). Jangka waktunya beragam, mulai dari 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 100 tahun—bergantung pada kesepakatan dan perjanjian.
Secara kepemilikan, tanah tetap dimiliki orang lokal. Namun, selama masa sewa, penguasaan dan pemanfaatan tanah berada pada pihak penyewa. Skema tersebut tentu dapat menguntungkan berbagai pihak. Pemilik tanah mendapatkan pembayaran, sementara investor memperoleh kesempatan mengembangkan bisnis. Agen properti, makelar, sales agent, dan listing agent juga memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.
Persoalan muncul ketika melihat bagaimana keuntungan itu berlangsung dalam jangka panjang. Pemilik tanah dapat menerima keuntungan besar pada awal transaksi. Namun, belum tentu ada keuntungan berkelanjutan yang diterima dari bisnis yang berdiri di atas tanah tersebut. Sementara itu, investor dan perusahaan dapat terus memperoleh pendapatan dari properti yang dibangun. Tak bisa juga menyalahkan pemilik tanah, ada dilema bagi mereka, bak “ketiban durian runtuh”, kapan lagi ada kesempatan memperoleh uang dalam jumlah besar.
Kemudian muncul pertanyaan: Siapa yang memiliki kendali dan siapa yang terus mendapatkan keuntungan ketika pariwisata berkembang?
Paradoks Pembangunan Bali
Pada saat yang sama, pertumbuhan industri pariwisata dan properti juga membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal Bali. Pekerja datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa, Madura, Lombok, Sumba, hingga Kalimantan. Dalam sektor pembangunan, pekerja konstruksi lebih banyak didominasi orang luar bali dalam proses pembangunan villa, hotel, restoran, dan bangunan lainnya.
Dari sini muncul masalah lain. Industri pariwisata membutuhkan pekerja, tetapi para pekerja tersebut justru menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal. Harga kos yang tinggi membuat satu kamar terkadang harus dihuni lebih dari satu orang. Dalam beberapa kasus, pekerja juga memilih membangun tempat tinggal semi permanen. Kehadiran pendatang kemudian tidak jarang dianggap sebagai salah satu penyebab Bali semakin sesak.
Di satu sisi, villa terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan privasi dan kenyamanan. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja membangun dan menjalankan industri tersebut justru kesulitan menemukan ruang untuk tinggal.
Sampai-sampai memunculkan mitos “lebih susah cari kos ketimbang cari kerja di Bali”.
Paradoks, bukan? Namun, begitulah realita di lapangan yang saya temui.
Bali terus menawarkan peluang ekonomi kepada orang-orang dari luar daerah. Industri pariwisata membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara para pekerja datang karena berharap mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Keduanya saling membutuhkan. Sayangnya, pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti dengan ruang hidup yang memadai.
Karena itu, rasanya terlalu sempit mengatakan Bali hanya sekedar overtourism. Bebannya jauh lebih luas.
Bukan hanya wisatawan yang datang, tetapi juga investor, hingga para pekerja dengan aktivitas ekonominya yang mengikuti pertumbuhan pariwisata. Semua membutuhkan ruang. Masalahnya, ruang Bali tidak bertambah sebesar kebutuhan yang terus tumbuh.
Buruknya pengelolaan pariwisata dan tata kelola kota, baik di tingkat daerah maupun pusat, menjadi bagian dari persoalan tersebut. Kampanye untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata dunia terus berjalan, tetapi pertumbuhannya tidak diimbangi dengan pengelolaan transportasi, penataan ruang, sumber daya manusia, ataupun infrastruktur lain yang memadai.
Bali Selatan, Kelebihan Muatan
Pembangunan seolah berjalan dengan logika yang sederhana: semakin banyak wisatawan datang, semakin banyak pula fasilitas yang harus dibangun untuk melayani mereka. Padahal setiap pembangunan juga membutuhkan ruang, air, energi, jalan, pekerja, dan tempat tinggal.
Bukan berarti wisatawan harus berhenti datang. Bukan pula berarti investasi atau pendatang merupakan masalah yang harus disingkirkan. Persoalannya adalah bagaimana semua unsur tersebut dapat dikelola dengan risiko seminim mungkin. Sebab, saya percaya semua keputusan dan tindakan selalu memiliki risiko—pun begitu dalam industri pariwisata.
Ada masyarakat yang tanahnya berubah fungsi, pekerja yang membangun villa, orang-orang yang melayani wisatawan, pendatang yang mencari penghidupan, dan investor yang melihat Bali sebagai ruang bisnis. Semuanya menjadi bagian dari mesin pariwisata yang sama. Belum lagi soal kesejahteraan masyarakat lokal Bali yang tidak terlibat dalam pariwisata, mereka juga terkena dampak dari pengelolaan yang buruk ini.
Ketika semua kebutuhan tersebut terus bertambah tanpa pengelolaan yang seimbang, Bali tidak hanya mengalami overtourism. Bali mengalami overload—kelebihan muatan.
Maka pertanyaan tentang masa depan Bali seharusnya tidak berhenti pada “berapa banyak wisatawan yang datang?” Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “berapa banyak dan sampai kapan beban yang mampu ditanggung Bali?”
Akhirnya, mungkin penggalan lirik “Berlibur kita menuju pulau Dewata” dari White Shoes & The Couples Company masih terdengar relevan. Namun—di balik romantismenya, ada persoalan yang semakin sulit diabaikan. Pulau ini sedang sesak napas.
Jika diperbolehkan menggubah, mungkin bunyinya akan sedikit berbeda: “Bekerja keras kita di Pulau Dewata, la la la la la la la la…”
Sumber foto: Pexels.com


