Seberapa sesak sebuah kota, sampai pelari pagi harus berbagi aspal dengan knalpot? Sampai pedagang kecil terpaksa berkompromi dengan riuhnya jalan hanya untuk bisa berjualan?
Pertanyaan itu lahir dari keresahan saya tentang ruang-ruang yang pernah saya jejaki di Kota Makassar. Sebagian saya alami langsung, sebagian saya dengar dari rekan sejawat, dan sebagian lagi saya lihat dari layar ponsel. Misalnya, di Pasar Cidu. Malam tiba, jalan pun menjadi medium untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga. Mulai dari dagangan gorengan, seperti sempol, bakso bakar, dan aneka jajanan lainnya yang saya tidak bisa sebut satu per satu.
Yang saya lihat, warga merespons kota dengan berbagai cara: ada yang berjualan, ada yang jogging, ada yang memarkir kendaraan, dan semuanya terjadi di pinggir jalan. Saya tidak ingin menilainya dari sisi benar dan salah. Argumen saya sederhana: jalanan menjadi ruang publik terakhir karena ruang publik lainnya makin tergeser oleh kepentingan komersial.
Benar di Mata Hukum, Belum Tentu Adil
Dalam kacamata hukum formal atau hukum yang mengatur cara memproses suatu pelanggaran hukum di pengadilan, pedagang kaki lima dan siapa pun yang memakai trotoar pasti dianggap melanggar dan tidak tertib. Pemkot Makassar menertibkan lapak di trotoar karena area itu diperuntukkan bagi pejalan kaki. Satpol PP Sulsel pernah menertibkan lebih dari 50 pedagang di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo hingga Perintis Kemerdekaan karena dinilai mengganggu lalu lintas.
Alasan itu sah, tapi ada hal yang perlu kita lihat bersama. Sebagian trotoar di Makassar belum memenuhi standar kenyamanan pejalan kaki, sampai terkesan dibuat sekadar sebagai kelengkapan. Kalau ruang yang “resmi” saja tidak layak dipakai, wajar kalau orang mencari ruangnya sendiri.
Dari lensa antropologi, ada tawaran pandangan yang menarik: Aktivitas tadi adalah perebutan ruang hidup, sekaligus bentuk perlawanan pasif warga kota. Ilmuwan politik James C. Scott menyebut perlawanan sehari-hari yang tidak jelas-jelasan ini infrapolitics, yaitu perlawanan tanpa demo dan tanpa spanduk. Sosiolog Asef Bayat punya istilah serupa, quiet encroachment of the ordinary, untuk warga biasa yang merebut ruang kota sedikit demi sedikit.
Pembangunan yang Diukur dari Beton
Mengamati gaya pembangunan di Makassar, saya menarik kesimpulan bahwa pembangunan yang masif sering berdalih kemaslahatan bersama, tapi ujungnya menggusur hak atas ruang sosial demi ruang komersial. Pelan-pelan kita ikut mengamini bahwa sukses pembangunan diukur dari panjang tol dan tingginya gedung baru. Asal dibungkus label “proyek strategis”, kita jadi sungkan mengkritiknya.
Dari situ muncul pembahasan yang menurut saya paling inti: benturan antara komodifikasi ruang dan kebutuhan warga. Komodifikasi ruang berarti ruang diperlakukan sebagai barang dagangan, sehingga yang bisa memakainya adalah yang mampu membayar. Kesannya mungkin hiperbola, tapi perasaan jujur saya adalah kota ini perlahan kehilangan nyawanya, digantikan keramaian yang semu dan kemacetan yang subur.
Angka ikut bicara. Undang-undang mewajibkan ruang terbuka hijau (RTH), seperti taman dan lapangan, minimal 30 persen dari luas kota, dengan 20 persen di antaranya RTH publik. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan RTH Makassar baru 9,07 persen pada 2021, dengan target 30 persen pada 2034, padahal kota ini dihuni lebih dari 1,4 juta orang. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar yang ditulis oleh Devi Triana tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH Makassar tahun 2015 juga mencatat alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan perkantoran sebagai salah satu masalahnya.
Kenapa Tetap Memilih Jalanan?
Mari kembali ke dua warga di awal tulisan ini: si pelari dan si pedagang. Keduanya butuh hal yang sederhana, yaitu pelari butuh ruang yang dekat dan gratis, sedangkan pedagang butuh tempat yang dilewati pembeli. Jalanan memberikan keduanya tanpa tiket dan tanpa uang sewa, dan itu yang membuatnya sulit dikalahkan.
Pemkot sebenarnya pernah menyiapkan tempat pengganti. Di Pasar Sentral, relokasi pedagang ke New Mall Makassar bertujuan mengembalikan fungsi jalan, dan sebuah kajian di jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar mencatat ruas jalan yang menjadi sasaran kini bersih dari pedagang, walau sempat diprotes pedagang yang menolak pindah. Di kawasan Kanrerong kawasan lapangan karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, kajian evaluasi di jurnal Universitas Hasanuddin menemukan program penataan pedagang belum berjalan efektif secara maksimal, dan sepinya pengunjung ikut menekan pendapatan pedagang di sana.
Dari sini saya melihat pola yang sama: Ruang pengganti dibangun dari meja birokrasi, bukan dari kebutuhan orang yang akan memakainya. Padahal menurut Yi-Fu Tuan seorang geografer asal Tiongkok, ruang fisik (space) baru menjadi tempat yang bermakna (place) kalau ia berarti bagi penghuninya. Tempat relokasi yang sepi pembeli tetap sekadar space bagi pedagangnya, sehingga wajar kalau jalanan yang ramai dan terbuka terus terasa lebih berarti.
Keadilan Spasial dan Ruang Sisa
Kalau dibedah dengan konsep keadilan spasial, yaitu cara melihat bagaimana ruang kota dibagikan, birokrasi yang gemar mendirikan bangunan yang “tidak membangun manusia” sebenarnya sedang melakukan eksklusi spasial. Warga tersisih dari ruang yang seharusnya juga milik mereka. Kota modern sering dirancang dengan bias kelas, yang lebih melayani mereka yang berpunya, dan bias kendaraan pribadi (car-centric design).
Taman kota yang indah, dalam pengamatan saya, sering diprivatisasi atau hanya bisa dijangkau mereka yang punya kendaraan. Akibatnya, warga yang terpinggirkan secara spasial melakukan perlawanan sehari-hari (infrapolitics) dengan menduduki ruang sisa (residual space): bahu jalan, trotoar, dan pinggir aspal.
Jalan Keluar yang Sederhana
Pedagang di trotoar dan pelari di bahu jalan bukan tanda warga yang bandel. Mereka tanda bahwa kota kekurangan ruang bersama. Menghukum mereka tanpa menyediakan alternatif hanya memindahkan masalah dari satu pinggir jalan ke pinggir jalan lain.
Ada tiga hal sederhana yang bisa kita mulai. Pertama, ukur kemajuan kota bukan hanya dari tol dan gedung, tapi juga dari seberapa banyak ruang yang bisa dipakai warga secara gratis. Kedua, tagih target 30 persen RTH di 2034 dan libatkan warga sejak merancang ruangnya. Ketiga, sebelum menertibkan, sediakan dulu tempat yang layak dan benar-benar bisa menghidupi mereka yang ditertibkan.
Kalau jalanan terus menjadi satu-satunya ruang publik yang kita punya, siapa sebenarnya yang perlu ditertibkan: warganya atau cara kita membangun kota?
Sumber foto: Pexels.com


