Catatan Penulis: Artikel ini bersumber dari fragmen catatan lapangan saya ketika baru saja pulang ke kampung halaman tiga tahun lalu, untuk memulai studi otodidak dan mandiri tentang perbatasan negara dari bawah. Oleh karenanya, informasi nilai tukar mata uang Rupiah (Rp) dan Ringgit Malaysia (Rm) pada masa itu dan sekarang sudah jauh berbeda. Selain itu, demi kepentingan menjaga privasi dan keamanan, semua interlokutor di dalam kisah ini telah diubah sepenuhnya menjadi nama samaran/bukan nama sebenarnya (pseudonym).
“Mak cik tiba dari sebelah (Tawau, Malaysia) limpas samping. Macam biasanya bah kalo mau kunjungi keluarga di sini. Biasa begitu bah kan! Esok ramai lagi keluarga datang tu, termasuk Rasma.” “Bibi datang dari seberang (Tawau, Malaysia), lewat jalan samping. Memang biasanya begitu kalau mau berkunjung ke keluarga di sini. Memang biasa begitu, kan! Besok akan ada lagi banyak keluarga yang datang, termasuk Rasma,” ucap Rasmi, seorang bibi saya dengan dialek Sabah yang terasa kental.
Pagi itu pertengahan 2023. Di teras rumah milik keluarga, kami sedang duduk melantai, bercakap-cakap sembari menikmati minuman Milo hangat dari Malaysia. Sekian lama tidak bersua, sebuah acara pernikahan mengumpulkan keluarga besar kami kembali di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
Rasmi dan Rasma adalah saudari kembar identik. Tumbuh bersama. Nama hampir sama. Wajah sulit dibedakan. Beranjak dewasa, keduanya dipisahkan kewarganegaraan berbeda. Rasmi berpaspor gambar harimau malaya, menetap di Sabah, Malaysia. Rasma berpaspor gambar burung garuda, menetap di Kalimantan Utara, Indonesia.
Walaupun dahulu sering bertemu, banyak hal belum saya ketahui. Mengapa salah satunya pergi ke seberang? Bagaimana jika ingin bertemu? Apakah merepotkan karena ada perbatasan? Dan, bagaimana rasanya menjadi kembar berbeda negara?
Merantau Tanpa Dokumen
Semuanya bermula pada dekade 1980-an. Rasmi dan Kasim yang baru saja menikah, berencana bermigrasi ke Sabah dari Kalimantan. Musababnya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Cerita mulut ke mulut tetangga dan kerabat soal peluang kerja di tanah seberang, semakin menguatkan tekad mereka.
Bukan sekadar pengaruh “katanya” saja. Masa itu, Mahathir Mohamad pimpinan United Malays National Organisation (UMNO) koalisi Barisan Nasional (BN) baru saja berkuasa. New Economic Policy digencarkan. Sabah dijadikan sasaran perluasan perkebunan kakao dan kelapa sawit, selain kayu dan minyak bumi. Jumlah warga lokal tidak mencukupi, dan enggan menjadi buruh berupah murah yang dilabeli 3D (“dirty”, “dangerous”, “difficult”). Akhirnya, buruh migran mengisi kekurangan itu.
Berbekal harapan tanpa dokumen, akhirnya mereka berlayar menembus perbatasan. Menumpang perahu kayu di salah satu pelabuhan tradisional Pulau Sebatik. Hanya diterangi cahaya bulan, dan pengetahuan maritim pengemudi, penyeberangan berjalan lancar sampai tujuan. Tidaklah mengherankan, menurut penelitian Amarjit Kaur, sejak era kolonialisme hingga 1980-an, penegakan hukum keimigrasian di perbatasan Sabah masih relatif longgar demi menyerap tenaga kerja.
Menjejakkan kaki di tanah rantau tidaklah semudah bayangan awal. Kasim bekerja di bengkel perusahaan kayu dengan upah murah. Rasmi menyusuri sudut kota setiap hari, mengumpulkan tutup botol minuman soda bekas untuk dijual ke perusahaan. Memungut di pinggir jalan sampai menyelami tong-tong sampah. Perlahan rumah sederhana mulai berdiri. Anak-anak mereka pun lahir dan bertumbuh.
Di balik itu tertanam “bom waktu”. Status pendatang asing tanpa izin (“PATI”) yang melekat pada tubuh buruh migran tanpa dokumen ini kian digaungkan secara negatif oleh sejumlah elite politik. Kerentanan dideportasi menghantui setiap detiknya. Kerisauan tidak terhindarkan, kalau suatu hari, di mana pun dan dalam kondisi apa pun, mereka dicabut paksa dari harapan yang mulai dibangun.
Dipisahkan Kartu Biru
Di tengah debar jantung yang seolah tidak berkesudahan, muncul kebijakan kontroversial yang beroperasi secara terselubung dan hingga kini masih menjadi perdebatan panas—sesuatu yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Rasmi sebelumnya. “Keajaiban” itu berupa dugaan bagi-bagi kartu tanda penduduk kepada buruh migran tanpa dokumen. Dikenal luas sebagai Project IC (identity card) atau Project M (Mahathir).
Project IC berskala kecil diperkirakan bermula sekitar awal 1980-an. Namun, perubahan drastis terjadi sejak oposisi Parti Bersatu Sabah (PBS) memenangi pemilihan raya Sabah pada 1985. Pembagian IC dipercepat dan diperluas pada 1990-an kepada ribuan, bahkan, diperkirakan mencapai setengah juta orang. Menurut Kamal Sadiq, hal ini berkaitan dengan kepentingan politik elektoral guna menambah suara koalisi Barisan Nasional (BN) di wilayah berjuluk The Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Angin itu.
Bagi Rasmi, kartu berwarna biru tidak lebih besar dari kepalan tangan, mengubah jalan hidup selamanya. Tidak perlu lagi was-was. Dapat menikmati layanan publik, bahkan berpartisipasi pada pemilihan raya. Di momen inilah ia berpisah kewarganegaraan dengan Rasma. Ironisnya, tidak semua buruh migran tanpa dokumen mendapatkannya. Selain itu, tidak sedikit warga Kadazan, Dusun, Murut, dan Rungus yang kesulitan mengakses dokumentasi identitas.
Lambat laun pemerintah Malaysia semakin merepresi buruh migran tanpa dokumen. Sepanjang 1990-an hingga 2000-an diadakanlah Ops Nyah. Sebuah operasi razia penangkapan “PATI” yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan sukarelawan berisi masyarakat sipil bentukan pemerintah federal. Dari pusat-pusat kota, hingga ke pelosok perkebunan. Semuanya disikat, tanpa peduli usia dan kondisi apapun.
Puncaknya adalah deportasi massal pada 2002. Orang-orang yang bermigrasi pada periode yang sama dengan Rasmi, namun tidak mendapatkan IC, juga menjadi sasaran. Sisanya adalah sejarah kelam tragedi Nunukan 2002. ‘Keran air’ yang dibuka lebar sebelumnya, disumpal dan dibersihkan paksa di setiap jengkal Malaysia, yang turut dibangun oleh tetes keringat buruh migran tanpa dokumen.
Perbatasan Terus Bergerak
Meskipun terpisah kewarganegaraan, sejak merantau hingga hari ini, Rasmi rutin mengunjungi keluarganya di Indonesia. Dilakukan melalui apa yang negara labeli jalur tikus. Sedangkan, masyarakat perbatasan Kaltara dan Sabah terbiasa menyebutnya lewat samping ke sebelah. Sebuah upaya menolak dehumanisasi, dan merebut kembali makna ruang.
“Siapa yang tikus?! Manusia bah kita ni. Saling berkeluarga juga!” ungkap Rasmi kesal. Menegaskan kembali diri sebagai manusia, dan keterhubungan erat relasi masyarakat antar kedua negara, bukanlah orang atau sesuatu yang lain/asing (the others/”aliens”).
Lewat samping dihafal di luar kepala, seperti pulang ke rumah sendiri. Kegiatan biasa saja bagi masyarakat setempat. Dari Pasar Ikan, Tawau, menaiki speedboat menuju pelabuhan tradisional Pulau Sebatik. Sekali menyebrang, biaya per-orang dibanderol sekitar RM.20 (Rp.66.784) selama 15-20 menit saja. Sedangkan, jalur resmi negara menyentuh RM.100.000 (Rp.333.922) sekitar 1-2 jam melalui entry point di Pulau Nunukan terlebih dahulu.
Bukan tanpa resiko, Rasmi beberapa kali hampir ditangkap dan dijebloskan ke rumah merah (detensi imigrasi Sabah), namun selalu lolos sejauh ini. Ia sudah akrab betul: kapan harus berdiam, bergerak, atau bersembunyi. Apa yang perlu diucapkan dan tidak. Kepada siapa perlu bicara dan tidak. Taktik menyiasati perbatasan dari bawah. Semuanya berdasarkan kondisi material, dan pengalaman menubuh yang turut membentuk tindak-tanduk serta cara pandang.
Dengan raut wajah dan nada serius, Rasmi lanjut menceritakan pengalaman panjang melintasi perbatasan yang terasa terus berubah. Meskipun sekarang lebih merepotkan, namun selalu bisa dilewati.
“Dulu gampang aja bah. Nda kayak sekarang, kadang diperiksa petugas, lama pula lagi. Terasa lebih ketat tu sejak awal 1990-an lah. Tapi selalu aja bisa lewat bah, nanti ketat lagi tu, longgar lagi. Begitu-gitu aja terus.”
Penjelasan Rasmi, menurut saya, menunjukkan bahwa perbatasan tidak tetap dan statis sebagaimana tergurat di atas permukaan peta. Perbatasan itu dinamis dan terus bergerak. Bukan hanya berpori-pori, tetapi juga elastis. Bergantung pada turbulensi politik, utamanya menyangkut keberlangsungan produksi kapitalisme, dan perlawanan dari bawah.
Jauh sebelum sub-disiplin akademik studi perbatasan kritis mengungkapkan hal serupa, Rasmi telah mempraksiskannya sejak usia muda.
Memperjuangkan Harapan
Hari berlalu cepat. Setelah mengobrol, kami bergegas membantu persiapan acara. Rasma tiba siang keesokan harinya. Di teras rumah yang sama, keduanya lekas berpelukan sambil menyeka air mata. Saya berdiri di dekat mereka, terdiam sejenak. Ingatan seketika melempar saya ke masa kecil. Dahulu, pelukan itu biasa saja bagi saya. Namun, semuanya berubah sama sekali setelah mendengar sejarah panjangnya.
Di kepala saya, pada wajah kembar identik keduanya, tidak ada lagi bayangan garis perbatasan negara yang dahulu digambar seenaknya oleh kapitalis-kolonial tanpa seizin warga yang sudah turun-temurun hidup di dalamnya. Kartu identitas dan paspor berbeda, seketika luntur di hadapan pelukan hangat. Bendera nasional masing-masing, terasa kehilangan relevansinya. Setidaknya, untuk sementara waktu sebelum kembali berpisah.
Cerita ini hanyalah satu, dari ragam pengalaman keluarga buruh migran di sirkuit migrasi tenaga kerja ireguler kedua negara. Terbentang dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nunukan, Sebatik, hingga Sabah. Ketika “pigi kerja ke Malaysia” mulai diucapkan, ketidakpastian datang menghantui. Pertanyaan “kapan berjumpa lagi?” terasa bukan basa-basi. Karena ada yang menetap, tanpa kabar lagi. Ada yang diusir, lalu mencoba kembali. Ada pula yang pulang, namun tanpa nyawa.
Bukan pilihan sesuka hati. Memangnya, siapa yang mau hidup di bawah tekanan terancam diusir setiap harinya?! Status hukum tanpa dokumen, diproduksi oleh rezim neoliberal agar buruh migran selalu rentan. Mudah dibuang dan diganti kapan saja. Namun, di sela-sela itu selalu ada lewat samping untuk sekadar menjembatani kerinduan.
Perbatasan tidak pernah benar-benar absolut membatasi pergerakan, bukan? Berhasil atau tidak, harapan selalu terus diperjuangkan.
Ilustrasi oleh: Marysyah Qurratu’aini
