“Daripada sekadar mengutuk, kami memilih membongkar dan menggugat: Bagaimana sistem bantuan tertentu memproduksi relasi kuasa, tontonan, dan penghinaan”
Charistya Herandy & Beni Bayu Sanjaya
Praktik pemberian bantuan cenderung tampak sebagai tindakan mulia, dermawan, dan bermoral. Bantuan dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial atau bahkan kemurahan hati terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup.
Entah mengapa, setelah melihatnya berkali-kali, kami justru merasa muak dengan pemandangan yang membuncahkan hati. Pola yang seragam: elite politik yang melempar-lemparkan kaus dari kendaraan kepada kerumunan warga atau influencer yang membagikan uang sambil merekam reaksi penerimanya. Ujung-ujungnya sama saja, pemberian bantuan berbalut tontonan massal penuh desak-desakan dan rasa malu.
Pada permukaannya, adegan tersebut tampak seperti bentuk kepedulian. Akan tetapi, ketika diamati lebih jauh, ini adalah ragam pertunjukan kuasa yang membutuhkan kerumunan, dokumentasi, dan tubuh-tubuh miskin sebagai panggungnya. Bantuan tidak sekadar diberikan, tetapi dipertontonkan. Dalam situasi ini, pusat perhatian bergeser dari penderitaan masyarakat menuju citra moral sang pemberi bantuan.
Situasi ini terasa semakin ironis ketika kericuhan yang muncul justru diarahkan kembali kepada masyarakat marginal itu sendiri. Ketika warga saling berdesakan demi mendapatkan kaus, sembako, atau sejumlah uang, ada saja komentar yang muncul: “Dasar tidak bisa antre”, “Mental miskin”, “SDM rendah”, atau bahkan “sudah seperti hewan”. Dalam momen tersebut, kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi bukan hanya mengalami kesulitan material, tetapi juga penghinaan moral. Bagaimanapun juga, mereka menjadi korban dua kali: pertama oleh struktur sosial yang memiskinkan dan kedua oleh narasi publik yang menyalahkan mereka atas respons yang muncul dari kondisi hidup yang serba terdesak.
Melalui tulisan ini kami tidak sedang berusaha menghakimi seluruh tindakan memberi bantuan sebagai sesuatu yang buruk. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian orang benar-benar memiliki niat baik untuk membantu sesama.
Namun, yang ingin kami pertanyakan adalah: mengapa bantuan seringkali harus dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat penerimanya? Mengapa bantuan perlu dilempar dari atas mobil kepada kerumunan? Mengapa kemiskinan harus dipertontonkan agar kedermawanan terlihat heroik? Dan mengapa masyarakat miskin selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika metode pembagian bantuan yang tidak manusiawi itu berujung pada kekacauan?
Menyoal tentang Penegasan Status dan Kuasa
Dalam antropologi, praktik pemberian bantuan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang netral. Melalui karya klasiknya The Gift, Marcel Mauss menunjukkan bahwa pemberian tidak pernah benar-benar bebas dari relasi kuasa. Bagi Mauss, setiap pemberian selalu mengandung kewajiban moral untuk membalas. Pemberian menciptakan ikatan, hutang sosial, sekaligus hubungan hirarkis antara pemberi dan penerima. Karena itu, memberi bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga praktik simbolik yang menegaskan posisi sosial seseorang.
Mauss bahkan secara terang mengatakan bahwa memberi adalah menunjukkan keunggulan, menjadi lebih tinggi, menjadi magister atau pihak yang lebih tinggi. Sebaliknya, menerima tanpa mampu membalas berarti jatuh menjadi pihak yang lebih rendah, menjadi minister, yakni pihak yang lebih rendah dan bergantung.
Dalam konteks ini, aksi lempar bantuan kepada masyarakat marginal bukan sekadar tindakan kedermawanan yang kurang tertata, melainkan sebuah alat penegasan status. Sebuah mekanisme simbolik untuk menegaskan siapa yang berada di atas dan siapa yang harus tetap berada di bawah. Sang elite (magister) tampil sebagai penyelamat yang murah hati, sementara masyarakat marginal (minister) diposisikan sebagai penerima pasif yang harus berebut, bersujud, dan tersungkur demi memperoleh remah-remah bantuan. Lagi-lagi, skema ini tidak pernah bertujuan untuk mengangkat derajat manusia, tetapi justru mengunci mereka dalam posisi kecil yang permanen.
Relasi tersebut semakin jelas ketika praktik bantuan berubah menjadi konsumsi visual di era media digital. Banyak influencer maupun elite politik tidak sekadar membantu, tetapi juga membutuhkan dokumentasi atas tindakan membantu itu sendiri. Kamera diarahkan pada wajah-wajah miskin yang menangis, berebut, atau bersujud penuh harap. Dalam kondisi demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami sebagai persoalan struktural yang perlu diselesaikan, melainkan sebagai komoditas visual yang dapat dipertontonkan demi menghasilkan citra moral, popularitas, engagement, bahkan keuntungan ekonomi.
Masyarakat Marginal menjadi Korban atas Korban
“Sudah Jatuh Tertimpa Tangga” mungkin jadi peribahasa yang cocok dalam melihat bagaimana masyarakat marginal dijadikan kambing hitam. Ironisnya, ketika metode pembagian bantuan yang penuh teatrikal tersebut sering berujung pada kekacauan: warga saling berdesakan demi mendapatkan bantuan, justru terselip komentar yang memojokkan mereka. Dalam situasi demikian, kericuhan dipahami semata sebagai “kegagalan moral” masyarakat marginal untuk bersikap tertib dan beradab.
Padahal, tudingan semacam itu justru memperlihatkan kegagalan kita memahami kondisi sosial yang membentuk tindakan mereka. Publik seringkali menuntut masyarakat “miskin” untuk tetap tenang, sabar, dan disiplin bahkan ketika hidup mereka berada dalam situasi serba tidak pasti. Mereka diminta menjaga etika antre di tengah tekanan ekonomi yang terus-menerus menggerus rasa aman hidup sehari-hari. Ketika standar moral tersebut gagal dipenuhi, masyarakat marginal segera diposisikan sebagai pihak yang barbar, tidak berbudaya, dan pantas disalahkan.
Bagi kami, cara pandang tersebut merupakan bentuk pelarian tanggung jawab etis sekaligus praktik blaming the victim atau kecenderungan menyalahkan pihak yang sebenarnya berada dalam posisi rentan. Fokus perhatian diarahkan kepada perilaku warga yang berebut, sementara metode pembagian bantuan yang sejak awal problematis justru luput dipertanyakan.
Padahal kericuhan sering kali lahir bukan semata karena masyarakat “tidak bisa antre”, melainkan karena bantuan memang sengaja didesain sebagai peristiwa massal yang membutuhkan kerumunan, sensasi, dan tontonan emosional. Ibarat kata, semakin kacau kerumunan yang tercipta, semakin dramatis pula citra kemurahan hati yang dapat diproduksi oleh sang pemberi bantuan.
Lagi-lagi, tubuh-tubuh marginal terus dipaksa tampil dalam posisi yang memalukan: berebut, menunggu belas kasih, lalu dihukum secara moral ketika gagal memenuhi standar perilaku kelas menengah yang sesungguhnya lahir dari privilese rasa aman ekonomi.
Barangkali di sinilah apa yang disebut Anna Tsing sebagai “kemiskinan imajinasi” menjadi relevan. Kita gagal membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam tekanan struktural yang panjang yang barangkali sengaja diciptakan dan dilanggengkan oleh penguasa. Bayangkan saja, hidup dalam upah yang tidak cukup, pekerjaan yang tidak pasti, ancaman kehilangan penghidupan, dan absennya jaminan kesejahteraan.
Sehingga, ketika sebuah bantuan tiba-tiba dilemparkan ke tengah penderitaan yang panjang itu, insting bertahan hidup akan mengambil alih tanpa berpikir panjang akan resiko yang menimpa mereka. Mereka bertaruh nyawa bukan karena mereka rakus, tetapi karena struktur sosial telah membuat mereka begitu menderita, maka sangat wajar rasanya jika bertindak agresif atau menghidupkan survival mode yang paling tinggi.
Kemiskinan imajinasi ini membuat kita dengan mudah melihat warga marginal sebagai kerumunan yang rakus dan tidak tertib, tanpa pernah mencoba memahami bagaimana ketidakamanan hidup dapat membentuk respons manusia terhadap bantuan yang datang secara tiba-tiba. Karena itu, persoalan utama dalam praktik bantuan semacam ini bukan terletak pada apakah masyarakat miskin mampu antre dengan baik atau tidak. Persoalannya justru terletak pada sistem sosial yang terus mempertontonkan kemiskinan sebagai panggung moral bagi mereka yang memiliki kuasa.
Pada akhirnya, bantuan yang seharusnya mengangkat martabat manusia justru sering berubah menjadi mekanisme yang mempertegas hierarki: siapa yang boleh memberi, siapa yang harus menerima, siapa yang berhak dipuji sebagai dermawan, dan siapa yang harus tetap tampil sebagai kerumunan yang bergantung pada belas kasih.
Charistya Herandy dan Beni Bayu Sanjaya sedang menempuh studi Magister Antropologi sambil belajar membaca dunia melalui hal-hal yang sering dianggap sepele: tubuh, media, memori, dan keseharian.
